REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengomentari pernyataan calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait kurang optimalnya normalisasi sungai. Menurut dia, normalisasi sungai yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sedang dalam proses.
"Kita lihat data saja, tahun kemarin berapa titik, berapa lama banjirnya, tahun sekarang berapa. Kita fakta saja, kita nggak akan main wacana tapi kita kerja. Kita lakukan, kita kerjakan kemudian kordinasi kita dengan pemerintah pusat terus," ujar Djarot, Selasa (21/2)
Kordinasi tersebut, kata Djarot, dilakukan karena ada beberapa lahan normalisasi sungai yang merupakan wilayah Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR). Namun, Pemprov DKI Jakarta tetap memiliki tanggung jawab untuk merelokasi warga di bantaran sungai.
"Jadi tanya saja progresnya seperti apa. Memang belum selesai tetapi perubahan sudah kita letakkan dan kita lakukan ya. Kemudian kemarin kita selalu maaf ya jangn dipolitisasi kemudian warga mau digusur-gusur. Siapa yang menggusur? Kami terus terang saja dalam normalisasi sungai mau tidak mau kita harus merelokasi," katanya.
Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) juga mengomentari kritikan Anies terkait normalisasi sungai. Ia mengklaim normalisasi sungai adalah cara terbaik untuk mengatasi banjir.
Menurut Ahok, sejak dia menormalisasi sungai, titik banjir di Jakarta berkurang. Apalagi, kata dia, sudah terlihat adanya penurunan jumlah titik-titik banjir yang tersebar dari 2.200 hingga 80 titik.
"Nanti kalau misalnya ini, kita nggak tahu siapa yang jadi gubernur ya, kalau Pak Anies diizinkan Tuhan jadi gubernur di DKI, kalau dia nggak ngelakuin normalisasi seperti yang saya lakukan, bohong dia itu. Berani taruhan kita. Udah lah. Siapa pun yang jadi gubenur, kalau nggak lakukan normalisasi pasti dia nggak kerja," ujar Ahok di Bukit Duri, Senin (20/2).
(Baca Juga: Banjir Setinggi 70 cm, Djarot: Ini Bukan Banjir, Tapi Tergenang)