REPUBLIKA.CO.ID, BEIRUT -- Pemimpin Front Nasional Prancis, Marine Le Pen membatalkan pertemuan dengan grand mufti Lebanon karena tidak mau memakai kerudung, Selasa (21/2). Kandidat Presiden ini sedang dalam kunjungan ke Lebanon selama dua hari.

Ia ingin meningkatkan citra kebijakan luar negerinya sebelum pemilu 23 April. Termasuk menggaet suara penduduk Prancis-Lebanon. Banyak orang Lebanon yang melarikan diri ke Prancis selama perang sipil 1975-1990an.

Lebanon adalah mantan koloni Prancis. Selama dua hari, Le Pen memiliki agenda sejumlah pertemuan dengan tokoh-tokoh Lebanon.

Ia bertemu dengan Presiden komunitas Kristen Michel Aoun, dan Perdana Menteri Saad al-Hariri pada Senin. Keesokan harinya, ia dijadwalkan bertemu dengan Grand Mufti Sheikh Abdul Latif Derian.

Kepala Dar al-Fatwa ini mengajukan syarat untuk pertemuan tersebut di antaranya Le Pen harus mengenakan penutup kepala. Dar al-Fatwa adalah otoritas keagamaan tinggi untuk Muslim Sunni di negara multikepercayaan tersebut.

Kantor pers grand mufti telah menyampaikan keperluan tersebut dan kaget dengan penolakan Le Pen. Pada reporter, Le Pen mengatakan pernah bertemu dengan grand mufti Al-Azhar, tapi otoritas tertinggi Sunni itu tidak mengajukan syarat tersebut.

"Sampaikan salam hormat saya saja, tapi saya tidak akan menutup diri saya," kata Le Pen. Meski kaget dengan respons politikus sayap kanan ini, tidak demikian dengan penduduk Prancis. Le Pen sudah terkenal anti-Islam.

Hukum Prancis melarang pemakaian kerudung di tempat publik dan anak-anak sekolah. Le Pen ingin memperpanjang larangan tersebut. Ia menyasar peraturan-peraturan Muslim yang dinilainya tidak layak di tempat umum.

Ikuti Whatsapp Channel Republika