REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 75 miliar untuk dana tanggap darurat bencana pada 2017 ini. Dana tersebut, akan dikucurkan apabila terdapat daerah yang memerlukan bantuan.
Menurut Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar sampai saat ini belum ada daerah yang mengajukan bantuan dana tanggap darurat bencana. "(Sampai saat ini) belum ada ajuan," ujar Deddy kepada wartawan, di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (28/2).
Dalam beberapa waktu terakhir ini telah terjadi bencana alam di sejumlah daerah di Jawa Barat. Di antaranya banjir bandang di Gunung Halu Kabupaten Bandung Barat, di Kabupatem Cirebon terjadi banjir yang merendam pemukiman warga di 6 kecamatan dengan ketinggian air mulai dari 30 centimeter sampai 1,5 centimeter pada 15 Februari lalu.
Selain itu, pada Kamis (16/2) juga terjadi longsor yang menyebabkan jalan penghubung Kuningan-Cikijing, di Desa Kawah Manik, Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan, amblas sehingga tidak bisa dilalui. Bencana lainnya, terjadi juga banjir di Kabupaten Bogor.
Namun, menurut Deddy, sampai saat ini belum ada daerah yang mengajukan bantuan dana kepada Pemprov Jabar terkait darurat bencana ini. "Ada dana bencana yang kita pegang kalau (daerah) butuh kita salurkan," katanya.
Deddy meminta semua pihak untuk waspada terkait ancaman bencana alam yang bisa terjadi kapan dan di mana saja. Apalagi, saat ini curah hujan di Jawa Barat masih cukup tinggi. Kementrian Dalam Negeri juga telah memerintahkan semua pihak untuk melakukan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana.
Seperti diketahui, Pemprov Jabar telah menerapkan status siaga bencana sejak 1 November 2016 hingga akhir Mei 2017 mendatang. Menurut Iid, hal itu dikarenakan hingg bulan Mei mendatang hujan diperkirakan masih terjadi. Namun intensitas dan curah hujannya menurun karena saat itu musim peralihan.
"Tapi bisa saja ada gejala alam, hujan ekstrim," katanya.
Iid pun mengimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada terutama kepada warga yang tinggal di daerah perbukitan. "Langkah teknis kami sebatas informasikan media massa, ke pemerintah, ke BPBD agar waspada," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika