REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Anggota Komisi D DPRD Kota Malang, Hadi Susanto, meminta agar aksi mogok para sopir angkot segera diakhiri. Menurut Hadi mandegnya operasional angkot merugikan masyarakat yang hendak bepergian.
"Aksi mogok sebaiknya segera diakhiri karena kasihan penumpang terutama anak-anak sekolah," ujarnya ketika ditemui di sela rapat pembahasan angkutan berbasis online hari ini(7/3).
Dalam waktu dekat pemda dan kepolisian akan mengkaji kelayakan operasional angkutan berbasis online. Dikatakan Hadi, pemerintah harus mengikuti regulasi yang berlaku jika mengizinkan angkutan online tetap beroperasi.
Di antaranya operator angkutan online harus berbadan hukum, kendaraan melewati tahap uji KIR, dan pengemudi harus mengantongi SIM A kendaraan umum. Pemda juga harus melahirkan keputusan yang mengedepankan kearifan lokal.
Kesepakatan mengenai zonasi operasional antara angkutan berbasis online dan angkutan konvensional yang ditandatangani pekan lalu, lanjut Hadi, tidak lagi berlaku. "Ini karena sopir angkot merasa keputusan itu tidak mewakili aspirasi mereka," imbuhnya.
Mogoknya para sopir angkot sudah berlangsung sejak Senin (6/3) kemarin. Di hari kedua ini, warga yang memiliki kendaraan pribadi dan sejumlah komunitas di Kota Malang ramai-ramai memberikan bantuan tumpangan gratis. Lewat pesan singkat yang beredar di media sosial dan aplikasi perpesanan, warga yang memiliki kendaraan diajak membantu dengan hashtag #ayoberangkatbareng.
Erik Maulana, seorang warga Dau, mengaku memberi bantuan tumpangan kepada dua pelajar sampai depan Balai Kota Malang. "Kebetulan sedang naik mobil menuju Balai Kota, ketika lewat daerah Ijen berpapasan dengan pelajar SMP yang menanti angkot," kata pria yang bekerja sebagai PNS ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika