REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kasus korupsi KTP-el yang kini sedang diungkap di pengadilan mengarah pada megaskandal korupsi yang melibatkan banyak nama dan berbagai pihak. Bagi politikus muda Golkar, Ahmad Doli Kurnia, megaskandal korupsi ini tentu sangat memprihatinkan bagi bangsa Indonesia.
"Pertama, tentu kita semua mengalami keprihatinan yang mendalam atas terjadinya 'megaskandal korupsi' KTP-el ini. Pelibatan sejumlah nama pimpinan dan anggota partai politik dan DPR itu tentu semakin membuat citra pilar demokrasi dan lembaga tinggi negara tersebut semakin terpuruk," kata dia, Kamis (9/3).
Kerugian negara yang diduga mencapai Rp 2,3 triliun itupun, menurutnya sangat fantastis sekali. Bayangkan bila dengan uang sebesar itu, rakyat prasejahtera pasti banyak yang bisa terbantu hidupnya yang selama ini susah.
Sebagai pribadi yang terjun ke dunia politik, ia mengaku merasa risih dan malu kepada rakyat Indonesia. Bagaimanapun tetap penting untuk tetap menjaga eksistensi dan citra partai politik serta DPR guna menjamin tetap terselenggaranya demokrasi dan pemerintahan dengan baik.
Oleh karena itu, menurutnya perlu ada pembedaan antara prilaku institusi dan prilaku individu. Masyarakat perlu diberi informasi yang lengkap dan utuh bahwa tindakan korupsi itu yang melakukan adalah individu-individu tertentu yang menyalah gunakan kewenangannya, bukanlah sikap dan prilaku resmi partai politik atau DPR.
"kita berharap proses hukum yang secara terbuka baru dimulai hari ini pada Sidang Tipikor dapat berjalan dengan objektif, transparan, menjunjung tinggi keadilan dan persamaan di depan hukum (equal before the law)," terangnya.
Doli mengaku telah mendengarkan nama-nama yang disebut JPU, di mana terdapat nama-nama besar, termasuk politisi Golkar dan orang-orang yang berada dan sangat dekat dengan penguasa. Seperti Setya Novanto, Olly Dondokambey, Yasona Laoly, dan Ganjar Pranowo adalah orang dekat pak Jokowi dan berada di lingkaran partai penguasa saat ini.
Tentu, ia berharap ini tantangan bagi KPK. Apakah bisa bebas dari intervensi kekuasaan untuk tidak tebang pilih bagi siapapun yang terlibat dalam kasus ini. Karena ini melibatkan orang-orang yang berasal dari semua partai yang ada di DPR, jangan sampai ada diskriminasi antara partai yang berkuasa dengan partai yang berada di luar kekuasaan saat ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika