REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Mantan Presiden Korea Selatan Park Geun-hye tiba di kediaman pribadinya. Dua hari yang lalu Mahkamah Konstitusi memutuskan memberhentikannnya atas skandal korupsi besar-besaran yang memicu krisis kepimpinan. Pemberhentian Park juga menimbulkan perpecahan tajam antar dua kelompok yang pro dan kontra terhadapnya.
Saat tiba di rumahnya Park meminta maaf kepada pendukungnya atas kegagalan dia menyelesaikan mandat selama lima tahun. "Saya merasa menyesal bahwa saya telah gagal menyelesaikan mandat presiden yang diberikan kepada saya," kata Park yang dibacakan oleh Ketua Partai Kebebasan Korea Min Kyung-wook yang mantan juru bicara Park di kantor Kepresidenan, seperti yang dilansir dari kantor berita Yonhap, Senin (13/3).
"Meskipun akan memakan waktu, saya yakin kebenaran akan pasti terungkap," tambahnya.
Pernyataan ini menunjukkan Park masih tidak mengakui tuduhan korupsi yang dituduhkan kepada. Ia dituduh terlibat dalam kasus suap dan penyalahgunaan wewenang.
Park diduga telah mengizinkan temannya Choi Soon-sil turut campur dalam urusan negara. Choi juga diduga memeras uang dari konglomerat-konglongmerat di Korea Selatan seperti Samsung.
Selama perjalanannya yang diiringi pengawal pasukan bermotor di sisi kiri-kanan jalan pendukung Park memanggil namanya. Mereka meminta Park untuk tetap tegar dan melawan keputusan Mahkamah Konstitusi.
Sementara itu di luar gang rumahnya pengunjuk rasa menuntut Park agar segera menghadapi penyelidikan kejaksaan. Beberapa pengunjuk rasa juga menyerukan agar Park segera ditahan.
Tepat di depan kediamannya anggota parlemen pro-Park sudah siap untuk menyapanya. Suh Chung-won, Choi Kyung-hwan dan Yoon Sang-hyun dan mantan serta sektarisnya saat ini menyambut Park saat ia tiba.
"Terimakasih sudah datang," kata Park kepada mereka.
Park tinggal di rumah pribadinya di tenggara Seoul sejak tahun 1990 sampai 2013 saat ia diangkat menjadi presiden. Saat ini ada sekitar 1000 pasukan polisi yang bersiaga di depan rumahnya. Kediaman Park segera direnovasi ketika Mahkamah Konstitusi menjatuhi keputusan mereka untuk mencabut mandat Park.
Ikuti Whatsapp Channel Republika