REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah pusat memastikan dana desa tahun ini akan mulai cair pada akhir Maret. Pencairan akan dilakukan dua tahap, yakni Maret ini (60 persen) dan Agustus (40 persen). Menurut Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Suprayoga Hadi, dana desa tahun ini nilainya meningkat. Yakni, mencapai Rp 60 triliun. Jumlah ini meningkat dari tahun-tahun sebelumnya yang mencapai Rp 47 triliun (2016) dan Rp 20 triliun (2015).

Meski dana yang masuk ke desa semakin besar, Suprayoga mengakui, pemerintah belum mampu memberi tenaga pendamping yang ideal. Menurutnya, untuk tahun ini, pemerintah pusat akan menyiapkan 38 ribu tenaga pendamping. Jumlah ini, baru setengahnya dari jumlah desa yang ada. Dengan begitu, setiap orangnya akan mendampingi dua desa.

"Idealnya satu pendamping satu desa. Dana kita terbatas, karena ini dari APBN sepenuhnya," katanya.

Namun, kata dia, kondisi ini lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Saat itu, menurutnya satu orang tenaga bisa mendampingi 4-5 desa. Penerimaan tenaga pendamping ini, akan dilakukan pada April mendatang. Prosesnya, akan diserahkan ke masing-masing provinsi.

Suprayoga memastikan, setiap pendamping harus memenuhi kualifikasi yang ditentukan. Salah satunya jenjang pendidikan, yakni minimal menempuh D3. Ia pun memastikan, tenaga pendamping desa tahun sebelumnya harus mengikuti seleksi jika ingin terpilih kembali.

"Dalam rekruitmen selalu melibatkan perguruan tinggi lokal," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika