REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, memberikan penghargaan kepada 10 provinsi dengan penanganan konflik sosial terbaik pada Rabu (15/3). Provinsi Lampung menduduki peringkat pertama sebagai daerah dengan penanganan konflik sosial terbaik.

Setelah Lampung, sembilan daerah yang mendapat gelar terbaik secara berturut-turut yakni Kalimantan Timur, Jawa Timur, Jambi, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Aceh, Maluku Utara, Kalimantan Tengah, Kepulauan Bangka Belitung dan Sumatera Selatan.

"Kesepuluh daerah ini dipilih berdasarkan kriteria sudah baiknya koordinasi dalam menangani konflik sosial. Dasar pemilihan juga berasal dari masukan kepolisian, BIN, TNI dan pemda setempat," ujar Tjahjo usai penyerahan gelar di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (15/3).

Selain menyerahkan penghargaan, Kemendagri juga menggelar rapat koordinasi penanganan potensi konflik sosial di daerah. Menurut Tjahjo, salah satu agenda yang dibahas adalah manajemen konflik sosial oleh pemda.

Potensi konflik, tuturnya, tidak boleh dipandang sebagai sesuatu yang sederhana. Manajemen konflik harus dikoordinasikan secara jangka panjang oleh pemda bersama aparat penegak hukum, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat di daerah masing-masing.

Selain itu, pemda diharapkan menganggarkan dana pencegahan konflik sosial secara proporsional. Sebab, pemberian anggaran tidak bisa dipukul rata jumlahnya kepada setiap daerah.

"Tentu tergantung kondisi wilayah dan jumlah penduduknya. Jika daerahnya kecil dengan intensitas permasalahan kecil, tentu anggaran tidak banyak," tuturn Tjahjo.

Dirinya menambahkan, saat ini Kemendagri sudah membentuk tim penanganan konflik sosial di daerah. Kinerja tim tersebut terus dievaluasi setiap tahun untuk perbaikan manajemen konflik di daerah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika