REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo mengakui Presiden Joko Widodo sempat marah merespons kasus mark up proyek pengadaan KTP elektronik.

"Bapak Presiden sempat marah ya, indikasinya kan nilainya Rp 4.700 perlembar, tapi kan di-mark up menjadi Rp 16 ribu, itu yang menjadi masalah hukum," kata Tjahjo Kumolo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (15/3).

Ia mengatakan, sebanyak 68 pejabat Kemendagri telah dipanggil satu-persatu oleh penyidik KPK, belum termasuk pejabat daerah, staf, hingga tim lelang. Bahkan, proses lelang yang seharusnya rampung pada 2016 menunggu sisa 4,5 juta KTP-el dan baru rampung Maret 2017.

"Karena ini yang sudah merekam dengan data tunggal, clear. Jadi kalau progres report-nya semua enggak ada masalah," katanya.

Untuk ke depan, Tjahjo mengatakan, nilai tender untuk KTP-el masih di bawah Rp 10 ribu perlembar. "Karena kan lima tahun kurs dolar, ongkos produksi, memang cetaknya masih di luar negeri. Itu yang mungkin problem," katanya.

Keterlambatan yang terjadi, kata Tjahjo, akibat pemanggilan terhadap 68 pejabat Kemendagri sehingga ia juga meminta maaf secara khusus kepada masyarakat. Dan untuk menjaga kualitas KTP-el, Tjahjo berpendapat segala sesuatu harus jelas sehingga diharapkan kualitas KTP-el berikutnya akan lebih baik. "Makanya tendernya kan harus jelas. Yang penting itu lebih baguslah," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika