REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kericuhan saat sidang paripurna Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia Senin (3/4) kemarin dinilai melemahkan cita-cita dan perjuangan penguatan fungsi kelembagaan. Sehingga DPR diminta fokus memperbaiki kinerjanya.

Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti mengatakan peran DPD yang diharap semakin besar akan menemui halangan akibat anggotanya yang lebih sibuk mengurusi soal teknis kekuasaan daripada sungguh-sungguh mengadvokasi peran mereka dalam politik kenegaraan. Kericuhan ini menambah buruk citra DPR.

Sebelumnya, sudah ada dugaan suap ketua DPD, parpolisasi DPD dan sekarang gaduh masa bakti ketua DPD. "Ini memberi sinyal kuat bahwa kinerja politik DPD kurang optimal," kata pengamat politik kelahiran Sumatera Utara itu.

Anggota DPD seolah tak memiliki mekanisme bagaimana gagasan diperdebatkan, didialogkan, dan dikompromikan. Ini membuat upaya mendorong peran dan fungsi DPD agar lebih optimal seperti hanya sebatas catatan dalam kertas aturan.

Padahal, jika kemampuan kerja politik mereka lebih disiapkan kemungkinan praktek gaduh ini tidak akan terjadi. "Anehnya, anggota DPD bukannya sibuk mengolah kemampuan kerja politiknya, tapi malah ribut untuk urusan kekuasaan di antara mereka," kata Ray. 

Ia meminta anggota DPD benar-benar serius membuktikan kerja politik kerakyatan mereka. Bukan hanya sibuk mencari dasar penguatan legalitas kewenangan dan membuat keributan. 

(Baca Juga: Lapor Polisi Hingga Rebutan Palu Sidang Warnai Paripurna DPD RI)

Ikuti Whatsapp Channel Republika