REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan agar kementerian dan lembaga melakukan penghematan besar-besaran pada tahun anggaran 2017-2018. Ia pun juga meminta agar berbagai biaya dapat diperiksa kembali dan dihemat sehingga dapat dimanfaatkan untuk belanja modal.
“Di 2017, mumpung kita baru masuk pada tiga bulan pertama, kita ingin agar 2017-2018 itu dilakukan penghematan besar-besaran di seluruh kementerian dan lembaga. Rutinitas yang sudah bertahun-tahun terjadi itu tolong cek kembali. Saya kira banyak sekali biaya-biaya yang bisa dipotong,” kata Jokowi saat membuka sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/4).
Selain itu, Jokowi juga mengingatkan agar ekspor ke berbagai negara semakin ditingkatkan serta mempermudah izin investasi ke dalam negeri. Sebab ia meyakini, dua hal ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.
Menurut Presiden, untuk meningkatkan ekspor komoditas dari Indonesia memang tidak mudah. Sebab, pasar ekspor di berbagai dunia pun saat ini juga tampak lesu. Kendati demikian, Jokowi mengingatkan agar pemerintah juga melirik pasar dari negara-negara yang selama ini potensinya belum maksimal.
“Ingin saya sampaikan, ada pasar-pasar non-tradisional yang bertahun-tahun enggak pernah kita lihat. Itu tolong betul-betul dikirim rombongan misi dagang untuk melihat opportunity, peluang-peluang yang ada di negara-negara itu. Terutama negara-negara yang penduduknya di atas 60 di atas 80 (juta),” jelas dia.
Sedangkan terkait izin investasi, Jokowi mengingatkan banyak investor yang sangat berminat untuk menanamkan investasinya di Indonesia. Namun, menurut Jokowi, yang menjadi penghambat peluang investasi ini yakni pemerintahan sendiri.
“Banyak sekali investor yang berminat. Tetapi penyakitnya ada di kita sendiri. Yang berminat banyak, yang mau diinvestasikan juga banyak, tapi penyakitnya ada di kita sendiri,” ujar Jokowi.
Sejumlah hal yang menghambat masuknya investasi ke dalam negeri yakni masalah regulasi serta aturan-aturan yang dikeluarkan baik dari kementerian maupun dari dirjen. Karena itu, Jokowi menekankan agar pemerintah tak lagi membuat aturan yang justru semakin memperumit kemudahan investasi.
”Saya sampaikan, jangan buat lagilah aturan yang nambah ruwet. Jangan. Ini masih keluar. Terakhir masih keluar berapa yang baru? 23,” ujarnya.
Jokowi menginstruksikan agar aturan-aturan yang menjadi penghambat perizinan investasi tersebut justru dihilangkan, bukan semakin ditambah lagi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika