REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Pemerintah Amerika Serikat (AS) telah menarik alokasi dana untuk Badan Kependudukan PBB (UNFPA). UNFPA adalah lembaga yang mempromosikan tentang keluarga berencana di lebih dari 150 negara.
Menurut Departemen Luar Negeri (Deplu) AS, dipotongnya aliran dana tersebut disebabkan karena UNFPA masih mendukung atau berpartisipasi dalam pengelolaan program aborsi paksa atau sterilisasi paksa, khususnya di Cina.
"Penentuan ini dibuat berdasarkan fakta bahwa kebijakan keluarga berencana Cina masih melibatkan penggunaan aborsi koersif dan sterilisasi paksa. Dan UNFPA dengan mitra instansi pemerintah Cina bertanggung jawab untuk kebijakan koersif ini," kata Deplu AS dalam sebuah pernyataan, seperti dilaporkan laman BBC, Selasa (4/4).
UNFPA menyesalkan keputusan AS tersebut. Mereka menyebut klaim AS keliru terkait hal ini. Semua pekerjaan mempromosikan hak-hak individu dan pasangan untuk membuat keputusannya sendiri, bebas dari paksaan atau diskriminasi.
Dengan dukungan itu, menurut UNFPA, mereka berhasil menyelamatkan ribuan nyawa perempuan dari kematian selama masa kehamilan dan persalinan. Termasuk dalam hal mencegah kehamilan yang tak diharapkan serta aborsi yang tak aman.
Ini merupakan janji pertama yang direalisasikan AS untuk memotong alokasi dana bagi PBB. Adapun jumlah dana yang ditarik AS untuk UNFPA terkait hal ini yakni senilai 32,5 juta dolar.