REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Koodinator Bidang Politik Hukum dan HAM (Kemenko Polhukam) telah melakukan kooordinasi dengan Kepolisian, Badan Intelejen Negara (BIN), dan TNI terkait pengamanan Pilkada tahap II di DKI Jakarta. Menkopolhukam Wiranto mengatakan, semua aparat keamanan telah berkoordinasi secara berkelanjutan sehingga apa yang disinyalir mampu menimbulkan kekacauan pada saat pemungutan suara bisa diminimalisasi.

"Sekali lagi kami harap masyarakat agar tenang, tidak terpengaruh dengan provokasi dan intimidasi apapun," kata Wiranto usai konsolidasi dengan Presiden dan Wakil Presiden di Istana Merdeka, Senin (17/4).

‎Menurut Wiranto, potensi rawan ricuh pada sat Pilkada DKI Jakarta 19 April mendatang bukannya tidak ada. Namun, aparat keamanan sudah mengantisipasi hal tersebut. Masyarakat diharap tidak saling memberi intimidasi dan provokasi kepada calon pemilih yang lain. Ketika dalam Pilkada, setiap pemilih bisa mengikuti aturan yang berlaku, maka pemilu kali ini bisa berjalan kondusif.

Warga negara yang berhak memberikan suara telah dilindungi konstitusi sehingga siapa pun itu tidak boleh merasa terbebani dengan adanya intimidasi dari pihak manapun. Aparat keamanan pun akan berjaga terus selama masa Pilkada, guna memberikan keamanan bagi pemilih.

"Aparat kemanan sudah melakukan kesiapan cukup prima. Tinggal mereka (pemilih) bisa memilih Gubernur masing-masing," paparnya.

Terkait dengan Tamasya Almaidah, Wiranto telah menugaskan kepolisian untuk melihat lebih jauh potensi dari keberadaan aksi tersebut. Jika memang bertentangan dengan hukum, maka kegiatan ini bisa tidak mendapatkan izin dari kepolisian.

Ikuti Whatsapp Channel Republika