REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Permasalahan tanah di Kabupaten Bogor sangat kompleks dan penuh tantangan. Sehingga memerlukan komitmen yang terintegrasi dan sinegritas yang kuat dalam penanganannya. 

Maka dari itu Pemerintah Kabupaten Bogor perlu meningkatkan kerja sama dengan Badan Pertanahan, khususnya berkaitan dengan proses sertifikasi tanah aset dan pelaksanaan program Pemerintah Kabupaten Bogor untuk sertifikasi masyarakat. Untuk meminimalisasi sengketa tanah, Bupati Bogor, Nurhayanti melakukan rapat koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN)  Kabupaten Bogor, Senin (17/4). Dalam kesempatan tersebut juga diadakan pelantikan dan pengangkatan sumpah jabatan pejabat pembuat akte tanah sementara.

Kepala BPN Kabupaten Bogor, AW Ganjar berjanji akan mengurangi persoalan sengketa tanah yang kerap terjadi di Kabupaten Bogor. Oleh karena itu BPN akan  membangun sarana perangkat Informasi Teknologi dan juga ruang kearsipan. "Zero Sengketa bukan tidak ada lagi persoalan tanah di Kabupaten Bogor namun meminimalisir masalah tanah hanya dengan mediasi, kita pun akan membentuk tim Saber mafia tanah sehingga mafia pertanahan selama ini bisa ditangani." ujar Ganjar.

Adapun Bupati Bogor, Nurhayanti mengatakan bahwa permasalahan tanah di Kabupaten Bogor sangat kompleks dan penuh tantangan sehingga memerlukan komitmen yang terintegrasi dan sinegritas yang kuat dalam penanganannya.