"Sebenarnya tidak perlu didatangkan dari luar. Kalau memang ingin menyaksikan itu kan sebaiknya warga yang memilih di TPS itu nanti pada jam-jam satu datang kembali untuk melihat, tak usah datangkan dari luar," kata dia dalam konferensi pers di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (18/4).

 

Melalui imbauan tersebut, JK mengharapkan agar masyarakat dari luar Jakarta untuk mematuhi maklumat yang dikeluarkan Polda Metro Jaya, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jakarta, dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jakarta agar masyarakat tentang larangan mobilisasi massa bertema "Tamasya Al Maidah".

 

Sebaliknya, Wapres mengharapkan kedatangan warga DKI yang tinggal di sekitar Tempat Pencoblosan Suara (TPS) saat penghitungan sangat diharapkan untuk menjadi saksi bersama. "Kalau Anda pemilih di situ, ya datanglah ramai-ramai waktu penghitungan untuk menjadi saksi bersama, nah itu justru diharapkan," kata dia.

 

Baca: Polisi Keluarkan Maklumat, Tamasya Al Maidah Dilarang

 

Lebih lanjut, JK menjelaskan jika jadi satu TPS memiliki 300 pemilih yang telah menggunakan haknya, maka seratus orang datang saat penghitungan suara sudah cukup untuk menjadi saksi. Menurut JK, mobilisasi warga non-Jakarta saat pilkada dikhawatirkan akan menimbulkan masalah karena jika 10 persen saja penduduk Jakarta melihat penghitungan suara, jumlahnya sudah sangat banyak.

 

"Kalau 10 persen saja penduduk Jakarta atau seperti saya katakan tadi setengah saja yang pergi di TPS untuk melihat penghitungan itu bisa 5 juta atau 3-4 juta orang, luar biasa," kata dia.

 

JK juga berharap agar masyarakat di luar Jakarta untuk menghormati dan mempercayai warga Jakarta dapat melaksanakan pilkada yang aman, tertib, dan damai. "Karena kalau orang dari daerah lain masuk ke Jakarta kan sepertinya tidak percaya orang Jakarta," kata dia.