REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rencana pengerahan personil Polri dan TNI untuk melakukan pengamanan setiap TPS dalam Pilkada DKI mendapat respon positif Anggota Komisi I DPR RI dari FPKS Sukamta.
"Tugas Polri dan TNI menjaga ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat, saya kira ini akan positif dlm kerangka Pilkada yg berjalan aman dan damai," katanya dalam siaran persnya, Rabu, (19/4).
Menurut Sukamta, Pilkada DKI memang laik mendapatkan perhatian ekstra karena kehebohannya sampai ke seluruh penjuru Indonesia, posisi salah satu cagub yang juga terdakwa penista agama sebagai salah satu pemicunya. Mendekati Hari-H, suasana semakin memanas dan banyak bertebaran isu saling serang antar kedua pendukung.
"Saya kira sebagian umat Islam merasa tidak puas dengan situasi saat ini, tetapi saya berharap setiap pihak dapat menghormati proses hukum yang sedang berjalan termasuk proses pilkada dengan ikut mendorong suasana yang lebih kondusif."
Ia mengharap Polri dan TNI juga bisa menjaga netralitas saat bertugas pengamanan Pilkada. Keberadaan Polri dan TNI dalam bertugas jangan sampai malah menimbulkan intimidasi, seakan-akan kondisi tidak aman. Dalam hal ini perlu diatur posisi patroli Polri-TNI tidak terlalu mencolok dengan menjaga jarak tertentu dari TPS.
Lebih khusus, Sukamta berharap Polri TNI juga aktif mengawasi tindak kecurangan pilkada dengan memberikan bantuan kepada pengawas lapangan yang jumlahnya terbatas. "Laporan kecurangan seperti pembagian sembako yang jelas-jelas delik money politics bertebaran, kami berharap Polri-TNI juga ikut backup panwas. Pembiaran kecurangan dikhawatirkan bisa memancing suasana yang tidak kondusif," ujarnya.