REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Golkar menggelar rapat pengambilan keputusan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I dan DPD II. Salah satu hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut yakni terkait pernyataan Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Partai Golkar, Yorrys Raweyai yang menyebut Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto akan menjadi tersangka usai dicegah ke luar negeri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi KTP-elektronik.

Menanggapi rapat tersebut, Yorrys pun menilai rapat tersebut merupakan pertemuan yang normatif. "Itu normatif saja tapi, jangan itu terkesan oleh publik. Saya khawatir jangan Golkar jadi public enemy, ini Parpol," kata Yorrys usai acara peresmian pembangunan Rusunami MBR di Tangerang Selatan, Banten, Kamis (27/4).

Menurut Yorrys, apabila Partai Golkar terlalu mempublikasikan masalah-masalah yang terjadi dalam partai, maka akan mempersulit Partai Golkar.

Ia mengatakan, elektabilitas partai sudah cukup baik. Namun, berdasarkan survei, tingkat elektabilitas Partai Golkar menurun dengan adanya masalah akhir-akhir ini.

"Kalau kita sampai dipublikasi begitu gencar, itu susah. Eletabilitas sudah bagus. Dengan ada ini, hasil survei kita agak merosot, tanggung jawab kita bagaimana?," ucapnya.

Lebih lanjut, Yorrys mengatakan saat ini partai berlambang pohon beringin tersebut memiliki tugas politik yang berat, yakni mendukung pemerintahan Jokowi dan mengusungnya pada periode selanjutnya.

"Ini harus kerja politik yang lebih baik. Kalau dikesankan publik, Golkar lawan pemerintah gimana? Kayak cekal diprotes, angket KPK, revisi UU KPK. Ini kesannya Golkar yang pelopori, ini ngak boleh," kata Yorrys.

Ikuti Whatsapp Channel Republika