REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan bilateral dengan State Counsellor Myanmar, Daw Aung San Suu Kyi (Daw Suu) di Filipina. Pertemuan tersebut digelar di ruang Hotel Sofitel, Philippine Plaza, Manila, sebelum Presiden bertolak menuju acara pembukaan KTT ASEAN ke-30, Sabtu (29/4).
Dalam pertemuan itu, Presiden didampingi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menerangkan, dalam pertemuan tersebut Daw Aung San Suu Kyi menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada pemerintah Indonesia yang telah membantu Myanmar menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Rakhine State. Pertemuan itu berlangsung selama sekitar 30 menit.
"Daw Suu menyampaikan bahwa situasinya memang tidak mudah, tetapi Daw Suu menyampaikan bahwa komitmen pemerintah Myanmar sangat kuat untuk memperbaiki situasi yang ada di Rakhine State," ujar Retno, berdasarkan siaran resmi Istana.
Presiden Joko Widodo kemudian menyampaikan kepada Daw Suu bahwa kestabilan sebuah pemerintahan merupakan hal yang harus terus dipelihara. Sebab, kestabilan politik di Myanmar juga memiliki implikasi yang luas di kawasan, khususnya di Asia Tenggara.
Selain itu, Presiden juga berkomitmen menawarkan bantuan kerja sama kepada pemerintah Myanmar. Tidak hanya bantuan yang bersifat segera seperti pengiriman kontainer bantuan yang telah dilakukan beberapa waktu lalu, tetapi juga kerja sama antara kedua negara yang bersifat jangka menengah dan jangka panjang.
"Intinya adalah agar Rakhine State ini bisa berkembang menjadi sebuah wilayah yang maju secara inklusif, yang tidak terjadi diskriminasi, dan sebagainya. Tadi Presiden mengatakan antara lain program-programnya yang kita tawarkan adalah program untuk kesehatan, untuk pendidikan, untuk livehood program, dan lain-lain," ungkapnya.
Presiden dan Daw Suu sendiri sempat membicarakan pembangunan masjid di Rakhine. Daw Suu mengatakan semua masalah perizinan telah selesai sehingga konstruksi dapat segera dimulai.
Dalam pertemuan tersebut juga dibicarakan mengenai pengembangan kapasitas sumber daya Myanmar, terutama terkait kebutuhan pelatihan bagi para polisi Myanmar. Menurut Retno, Daw Suu menyampaikan keinginannya untuk menjalin kerjasama dalam hal ini.
"Jadi secara nasional kalau dilihat dari jumlah, maka Myanmar itu hanya memiliki separuh dari kebutuhan polisi. Pernah disebut bahwa jumlah yang dimiliki sekitar 80 ribu tetapi sebenarnya jumlah yang diperlukan adalah 160 ribu. Daw Suu mengatakan ingin bekerja sama dengan Indonesia dalam rangka //capacity building// untuk polisi-polisi," kata Retno.
Ikuti Whatsapp Channel Republika