REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Umat Islam berencana kembali menggelar aksi pada Jumat (5/5) untuk mengawal vonis terhadap terdakwa kasus penodaan agama, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok pada Selasa 9 Mei, mendatang. Ketua MPR Zulkifli Hasan meminta aksi tetap dilakukan dengan menjaga suasana.
Zulkifli mengatakan, hukum harus bisa memenuhi rasa keadilan masyarakat. "Kita minta penegakan hukum itu adil. Menurut saya yang bisa menganggu NKRI itu, satu soal kesenjangan, yang kedua rasa keadilan rakyat," kata Zulkifli di komplek Parlemen Senayan, Rabu (3/5).
Ketua Umum PAN ini menegaskan masyarakat hanya menginginkan rasa keadilan. Karena itu, kepada aparat penegak hukum, ia meminta jangan tebang pilih dalam penegakkan hukum, mesti berlaku adil.
"Jangan orang satu ditangkap yang ini enggak, jangan kalau ada orang satu langsung tangkap, yang ini enggak. Ada ketua PAN langsung tersangka, begitu berhenti dari ketua partai tertentu enggak jadi tersangka lagi," katanya.
Karena itu, ia berharap semestinya penegak hukum hadirkan rasa keadilan itu. Kalau itu tidak hadir, ia menilai ini yang bisa menjadi luka di masyarakat. Pertama luka karena sudah mengalami kesenjangan, kedua karena luka hilangnya rasa keadilan.
"Ini yang bisa melahirkan (langkah) ekstrim. Apakah kiri apakah kanan. Makanya harus ada rasa keadilan oleh hakim. Kan sudah ada yurisprudensinya. (Kasus) dulu-dulu juga pernah. Kita serahkan pada penegak hukum, tetapi harus adil," ujar Zulkifli.