REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi A Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta, Syarif mengatakan program DP 0 Rupiah, Kartu Jakarta Pintas (KJP) Plus, Kartu Jakarta Sehat (KJS) Plus, dan One Kecamatan-One Center Enterpreneur (OK-OCE) milik Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno diusahakan masuk ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) 2018 yang akan dibahas pada Juli hingga September 2017. Namun apabila tidak diperkenankan, ia mengatakan akan mengikuti aturan.

"Kalau disebut tidak bisa masuk terus Oktober setelah pelantikan ngerjain apa?. Kalau gubernur terpilih kemudian tidak melaksanakan janji-janji kampanye yang dimulai setelah pelantikan kemudian warga masyarakat menunggu 2018. 2018 juga tidak bisa masuk siklus, pintu pembukanya di KUAPPAS yang akan dibahas di 2017," ujar Syarif, Rabu (3/5).

Selain itu, menurut Syarif, tidak masuknya program kampanye Anies-Sandi dalam pembahasan KUAPPAS 2018 akan mengganggu pemerintahan mereka. "Anies-Sandi mengerjakan apa di Oktober 2017 dan mengerjakan apa di Januari 2018, kalau tidak ada dasar KUAPPAS yang didalamnya mengatur tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan untuk Anies-Sandi," katanya.

Namun, Syarif mengatakan akan ada duduk bersama sesuai otoritasnya dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) setelah penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta. "Kita diskusikan bagaimana mencari format landasan dan format APBDnya tentu harus dibicarakan masa-masa transisi seperti ini," ujarnya.

Sementara itu, Syarif yang juga menjadi Sekertaris Tim Pemenangan Anies-Sandi mengungkapkan sebetulnya tim transisi tidak ada. Tim transisi sendiri adalah sebutan dari media. "Yang ada mungkin tim kerja kecil yang akan membantu Tim Anies mempercepat sinkronisasi program," katanya.

Hanya saja, ia enggan mengomentari hal tersebut. Syarif mengaku tidak tahu terkait siapa saja yang akan masuk ke dalam tim kerja kecil tersebut. "Enggak tahu, saya belum membicarakan hal tersebut," ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menegaskan gubernur dan wakil gubernur terpilih saat ini belum bisa membuat tim transisi untuk memberikan masukan ke APBDP. Hal itu lantaran belumnya ada penetapan dari KPU DKI.

Ikuti Whatsapp Channel Republika