REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menyusul Aksi Simpatik 55 yang akan digelar hari ini, Jumat (5/5) polisi menyiapkan sejumlah rekayasa lalu lintas di jalanan sekitar lokasi unjuk rasa itu. Rekayasa arus lalu lintas itu diberlakukan di sekitar rute unjuk rasa, yakni sekitaran Masjid Istiqlal hingga Mahkamah Agung Jakarta Pusat.
Menurut Kepala Sub Direktorat Pembinaan dan Penegakan Hukum Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya Ajun Kombes Budiyanto, rekayasa ini dilakukan untuk menciptakan keamanan. Pengalihan ini pun dilakukan tidak jauh berbeda dengan aksi unjuk rasa lainnya. "Demi ketertiban dan kelancaran, sehingga aktivitas masyarakat yang menggunakan lalu lintas lancar dan tidak terhambat ya," kata dia ketika dikonfirmasi, Jumat (5/5) pagi.
Adapun rekayasa lalu lintas yang diberlakukan menurut keterangan Ditlantas Polda Metro Jaya yaitu lalu lintas dari Jalan Hayam Wuruk menuju Jalan Majapahit dialihkan ke kiri ke Jalan Majapahit. Sedangkan lalu lintas dari Jalan Gunung Sahari menuju ke Jalan Dr Sutoyo diarahkan ke Jalan Senen Raya. Sedangkan arah dari Jalan Senen Raya menuju Jalan Budi Utomo diarahkan ke Jalan Gunung Sahari
Lalu di sekitaran Lapangan Banteng, yakni arah lalu lintas yang menuju Jalan Veteran dialihkan ke kanan Jalan Pos. Sedangkan arus lalu lintas dari Jalan Medan Merdeka Timur menuju Jalan Medan Merdeka Utara dialihkan ke Jalan Perwira. Kemudian lalu lintas dari arah Simpang Lima Senen menuju Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto diarahkan menuju Jalan Senen Raya.
Lalu lintas dari Cikini Raya menuju Jalan Ridwan Rais kemudian dialihkan ke kanan Jalan Kwitang Raya. Namun dari Kwitang Raya diputar balikkan kembali ke Jalan Kwitang Raya melalu U-turn sebelum Tugu Tani.
Jalan Kebon Sirih dan Jalan Tanah Abang digunakan untuk pengalihan lalu lintas dari Jalan Sudirman yang menuju Jalan Medan Merdeka Barat. Sedangkan Jalan Harmoni digunakan untuk pengalihan dari Jalan Abdul Muis. Lalu, antara Jalan Abdul Muis dan Museum jalan dari kedua arah dialihkan ke Jalan Fachrudin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika