REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Cina mengaku telah menyampaikan keluhan kepada pemerintah Amerika Serikat (AS), setelah delegasi Kongres AS melakukan pertemuan dengan pemimpin spiritual Tibet yang diasingkan, Dalai Lama. Delegasi yang dipimpin oleh Nancy Pelosi ini mengunjungi Dalai Lama ke bukit Himalaya, India, pada Selasa (9/5).
Delegasi melakukan kunjungan untuk membahas isu hak asasi manusia di Tibet. Langkah itu dilakukan karena mereka melihat Presiden AS Donald Trump kini telah memiliki hubungan yang lebih hangat dengan Cina.
Akan tetapi pertemuan tersebut justru membuat Cina marah, karena Dalai Lama dianggap sebagai seorang pemimpin kelompok separatis berbahaya. Dalai Lama dilaporkan telah berupaya menjadikan Tibet sebagai wilayah otonomi.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Geng Shuang mengatakan, Dalai Lama adalah seorang tokoh politik yang menggunakan jubah agama untuk bisa terlibat dalam kegiatan separatis anti-Cina. "Kunjungan delegasi Kongres AS untuk bertemu dengan Dalai Lama, telah mengirim sinyal yang salah kepada dunia tentang kemerdekaan Tibet. Cina dengan tegas menentang hal ini dan telah mengajukan pernyataan serius kepada AS," Kata Geng.
"Kami mendesak kongres AS untuk menangani masalah Tibet dengan hati-hati, menghentikan semua komunikasi dengan Dalai Lama, dan segera mengambil tindakan untuk mengatasi dampak negatif dari kunjungan tersebut," ungkapnya.
Setelah Trump terpilih dalam pemilu AS pada November lalu, Dalai Lama mengatakan dia ingin bertemu dengan pemimpin AS yang baru itu. Namun tampaknya peraih Nobel perdamaian itu akan sulit mendapatkan undangan ke Gedung Putih dalam waktu dekat.
Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson telah mengesampingkan urusan hak asasi manusia dalam kebijakan luar negeri AS. Hal itu membuat Dalai Lama khawatir akan kehilangan salah satu rekannya di Barat.
Cina menguasai Tibet pada 1950 dalam operasi "pembebasan damai" dan telah meminta pemerintah negara asing untuk menghindari Dalai Lama. Baru-baru ini, Beijing mengecam New Delhi karena telah menerima Dalai Lama ketika dia melakukan perjalanan ke wilayah wilayah Arunachal Pradesh, yang diklaimnya sebagai Tibet Selatan, untuk memberikan ajaran spiritual kepada para pengikutnya.
Cina menyangkal tuduhan pelanggaran hak asasi manusia di Tibet, dengan mengatakan bahwa peraturan negara justru telah membawa kemakmuran ke daerah terpencil dan terbelakang itu. Cina juga mengaku sepenuhnya menghormati hak-hak agama dan budaya rakyat Tibet.
