REPUBLIKA.CO.ID, NAIROBI -- Pemerintah Kenya melakukan tindakan guna mengekang kenaikan harga pangan.Juru Bicara Wisma Negara Manoah Esipisu mengatakan untuk membantu menjaga kestabilan, yang diperlukan dalam harga tepung jagung, serangkaian tindakan dilakukan dari waktu-ke-waktu.
"Kita semua tentu ingat wilayah kita telah mengalami salah satu kemarau paling parah dalam sejarah kita. Produksi jagung dan pasokan pangan telah sangat terentang. Rakyat Kenya harus bekerja lebih keras untuk bisa memperoleh tepung jagung. Presiden mengakui bahwa buat banyak di antara kita, ini adalah perjuangan yang sesungguhnya," kata Esipisu kepada wartawan di Ibu Kota Kenya, Nairobi, Ahad (21/5).
Ia menyatakan Presiden Uhuru Kenyatta mengakui penderitaan tersebut disebabkan oleh produksi jagung yang terentang dan pasokan pangan yang ditimbulkan oleh kemarau paling parah dalam sejarah negeri tersebut. Sementara itu, tindakan telah dilancarkan guna menurunkan harga tepung jagung.
"Intinya buat kita ialah unga (tepung jagung) bisa diperoleh lagi oleh rakyat biasa Kenya dan tak peduli berapa pun banyaknya perdebatan serta pemeriksaan, kelihatannya tak ada yang bisa dilakukan untuk mengubah kenyataan bahwa dua kilogram tepung jagung berharga 0,90 dolar AS," kata Esipisu.
"Rangkaian tindakan yang dijabarkan ini telah dilakukan dari waktu-ke-waktu. Semua itu bukan dilakukan dalam satu malam, dan semuanya telah dilancarkan untuk menjaga kestabilan, yang diperlukan dalam harga tepung jagung," katanya menambahkan.
Pernyataan tersebut dikeluarkan saat Kenya memberlakukan program subsidi pada awal pekan lalu untuk menjual paket satu kilogram jagung dengan harga 0,90 dolar AS, sedangkan sebelumnya satu kilogram tepung jagung dijual dengan harga 1,80 dolar AS.
Berdasarkan program itu, Kenya akan membeli jagung dengan harga 36 dolar AS per 90 kilogram dan menjualnya ke pemilik penggilingan dengan harga 23 dolar AS. Kenya telah menyisihkan 60 juta dolar AS untuk mendanai program tersebut.
Pada 13 April, Kenya membebaskan pajak impor jagung untuk mendorong pengimpor guna menjembatani defisit produksi sehingga pemerintah bisa menekan harga makanan pokok itu.