REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengakui legalitas Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) pimpinan AM Hendropriyono hasil kongres di Hotel Millenium Jakarta pada Agustus 2016 itu. Anggota KPU Viryan Azis menyatakan, lembaganya sebagai penyelenggara pemilu mengakui kepengurusan partai politik dengan merujuk keputusan pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
"Prinsipnya KPU memegang regulasi yang ada, hanya berpatokan pada SK Kementerian Hukum dan HAM," kata Viryan saat dalam keterangannya ketika menjadi pembicara dalam ‘PKP Indonesia Forum’ di The Dharmawangsa Hotel, Jakarta, Kamis (25/5).
Viryan memang merujuk SK Kemenkumham Nomor M-HH.01.AH.11.01 Tahun 2017 yang mengesahkan kepengurusan PKPI. Keputusan itu mengakui keabsahan kepengurusan PKPI dengan ketua umum Hendropriyono dan sekretaris jenderal Imam Anshori Saleh.
Hanya saja, kata Viryan, saat ini kepengurusan PKPI memang belum dipajang di laman KPU. Karenanya Viryan meminta DPN PKPI menyurati KPU.
"Mohon maaf kalau belum tayang di website KPU, mungkin karena masih transisi. Kami mohon bersurat lagi, agar nanti akan kami bahas dalam pleno. Tidak masalah, nanti segera kami tindaklanjuti," ucap mantan komisioner KPU Kalimantan Barat itu.
Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof Dr Jimly Asshiddiqie mengapresiasi PKPI di bawah kepemimpinan Hendropriyono. Mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu pun mengakui kapasitas Hendro yang dikenal sebagai tokoh intelijen.
Menurut Jimly, PKPI harus bersyukur karena punya Hendropriyono yang punya kemampun berkomunikasi dengan semua pihak. “Sebenarnya kapasitas Pak Hendro ini komunikator berbangsa. Dengan kemampuan filosofisnya bisa berkomunikasi ke semua arah,” ulas Jimly.
Jimly mengatakan, saat ini ada dua tema yang sangat sensitif dalam kehidupan bernegara. Yakni isu keadilan dan persatuan.
Jimly menambahkan, PKPI harus mampu membawa arus baru untuk mempersatukan elemen-elemen kebangsaan demi kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik. Dia meyakini PKPI bisa serius dalam mengelola gagasan yang yang ditawarkan ke pemilih.
Apalagi, katanya, Hendropriyono merupakan sosok mumpuni. "Ketum ini (Hendropriyono, red) aset yang sangat laku dijual untuk perbaikan bangsa. Karena itu, harus dimanfaatkan agar PKPI pada Pemilu 2019 tampil lebih baik," cetusnya.
Sementara Hendro mengingatkan semua elemen bangsa agar bergerak ikut peduli menjaga keutuhan dan eksistensi NKRI. Sebab, saat ini bahaya gerakan anti Pancasila dan radikalisme sudah di depan mata merongrong NKRI.
"Jika kita ogah-ogahan, maka bisa hancur, bubar, negara ini. Sebab hancurnya negara ini banyaknya orang baik yang diam saja," tegas tokoh intelijen itu.
Menurut dia, NKRI dan Pancasila adalah harga mati. Untuk itu, semua pihak harus menyikapi merebaknya paham anti-Pancasila dan anti-NKRI. Hendropriyono mengaku cukup bangga dengan mulai tergeraknya masyarakat bersama-sama melawan gerakan antidemokrasi.
"Dan PKPI berada di garda terdepan, bersama-sama menjaga Indonesia," katanya di acara yang dihadiri mantan wakil presiden RI Try Sutrisno itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika