REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Melalui proses seleksi dan visitasi, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Republik Indonesia memercayakan unit Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing (BIPA) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) sebagai lembaga penyedia jasa pengajaran bahasa dan budaya Indonesia bagi 12 calon diplomat dari lima benua. Kepercayaan ini dituangkan melalui program the 12th Promotion to Indonesian Language and Culture for Foreign Diplomats.
Pemilihan UMM sebagai penerima mandat dinilai objektif oleh Kepala BIPA UMM Dr Arif Budi Wurianto MSi. Hal tersebut lantaran ketersediaan sarana dan prasarana yang baik, juga kacakapan UMM dalam mengelola jejaring yang membuat UMM seringkali dipercaya menjadi tuan rumah dalam sejumlah event internasional. Terakhir, bulan lalu (8-11/5), UMM dipercaya mengelola International Gathering mahasiwa program Darmasiswa RI yang diikuti 540 mahasiswa asing dari 78 negara.
Kegiatan yang merupakan program dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Kemenlu RI ini direncanakan berlangsung pada bulan Juli hingga Agustus. Selama rentang waktu tersebut, para calon diplomat akan belajar bahasa Indonesia tingkat dasar dan budaya Indonesia. Adapun program budaya meliputi outing class yakni pengenalan alam dan budaya di Jawa Timur pada umumnya dan Malang pada khususnya.
“Mereka akan belajar topeng Malangan, membatik, juga karawitan yang akan didukung oleh Lembaga Kebudayaan UMM. Saya kira ini tantangan berat bagi kita, karena hanya dalam satu bulan kita mengajarkan bahasa dan budaya Indonesia kepada mereka,” terang Arif saat diwawancarai Selasa (6/6) lalu.
UMM akan jadi tempat bagi para calon diplomat asing belajar bahasa dan budaya Indonesia
Sementara, visitasi yang dilakukan Pusdiklat Kemenlu RI pada 19 Mei lalu untuk mengkonfirmasi program yang ditawarkan. Selain itu, secara objektif tim Kemenlu melakukan kunjungan ke fasilitas-fasilitas yang tersedia di UMM, yakni fasilitas pembelajaran, fasilitas sumber daya manusia, faktor pendukung yaitu dukungan dari universitas serta fasilitas-fasilitas yang memungkinkan mereka bisa belajar sesuai dengan standardisasi yang ditetapkan oleh Kementrian Luar Negeri.
“Sebelumnya kegiatan ini terus difokuskan di Jakarta dan Yogyakarta. Untuk pertama kalinya, setelah dua belas tahun, kegiatan diselenggarakan di Jawa Timur khususnya UMM,” ujar Arif.
Program ini memiliki nilai tambah bagi UMM, imbuh Arif, terutama pada akreditasi atau akuntabilitas masyarakat khususnya pemerintah. Capaian tersebut sekaligus melengkapi daftar program kerjasama BIPA dengan kementrian lain, di antaranya Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan lewat program Darmasiswa, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia melalui Kerjasama Negara Berkembang (KNB), dan terakhir dari Kemenlu melalui program tersebut.
“Dipilihnya UMM untuk menyelenggarakan tersebut sudah memberikan rapot yang baik bagi UMM sekaligus tantangan kita untuk memberikan pelayanan yang profesional dan terbaik bagi mereka,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika