REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Politik dari Universitas Paramadina Toto Sugiarto mengatakan Partai Golkar dan PDI Perjuangan ingin mengendalikan jalannya kontestasi Pemilihan Presiden 2019. 

Karena itu, dua partai dengan suara terbanyak pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 itu bersikukuh menginginkan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) dengan angka yang tinggi. 

Dengan ambang batas yang tinggi, partai-partai besar yang bakal menentukan kandidat pada Pilpres 2019. "Ini kepentingan politik saja," kata dia saat dihubungi Republika, Rabu (14/6).

Toto menambahkan ambang batas pencalonan presiden yang tinggi bakal mengurangi partai yang bisa mencalonkan presiden. Dengan demikian, ini mengurangi calon yang berkontestasi di Pilpres 2019. 

Di sisi lain, partai-partai besar seperti PDI Perjuangan dan Golkar juga tidak khawatir dengan ambang batas yang tinggi. Mereka yakin bakal memenuhi ambang batas itu. Kalaupun harus menggalang kekuatan dengan partai lain, mereka hanya membutuhkan satu teman koalisi. 

"Itu harapannya nanti calonnya atau pesaingnya akan sedikit," kata Toto. 

Saat ini suara di parlemen terkait ambang batas pencalonan presiden masih terbelah. Partai pendukung pemerintah seperti Golkar, PDI Perjuangan, dan Nasdem, menginginkan penerapan ambang batas. 

Ketiga parpol ini sepakat presiden dan wakil presiden dicalonkan parpol atau gabungan parpol yang minimal memiliki 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara sah nasional pada pemilu legislatif sebelumnya.

PAN mengusulkan agar ambang batas pencalonan presiden ditiadakan atau sebesar nol persen. Ide ini didukung oleh Demokrat yang bersikukuh ambang batas pencalonan presiden tidak diterapkan pada pilpres mendatang. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika