REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Angket KPK (KOMAS TAK) menyampaikan petisi sebagai bentuk perlawanan terhadap kesewenangan DPR dan sebagai dukungan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi terkait Pansus Hak Angket KPK.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada KPK yang berkenan menerima petisi kami yang kami kumpulkan seminggu sebelum Lebaran dan ditandatangani lebih dari 100 orang," kata perwakilan KOMAS TAK Ray Rangkuti di gedung KPK, Jakarta, Rabu (5/7).

Menurut dia, dukungan KOMAS TAK terhadap KPK karena tidak melihat argumen hukum soal pembentukan Pansus Hak Angket KPK itu. "DPR, kami lihat gagal fokus, karena pertama awalnya melakukan angket karena KPK enggan mengirimkan rekaman dan keterangan Miryam S Haryani yang tentu saja ada dasarnya KPK tidak bersedia mengirimkan rekaman itu," kata Ray.

Dia mengatakan, karena DPR tidak dapatkan dasar hukum yang legal melalui Miryam S Haryani sehingga mereka kemudian mengusut keuangan dan kinerja KPK. "Kalau berdasarkan itu, kita ketahui keuangan KPK itu WTP jadi tidak ada dasar kuat untuk angket," kata dia.

Kedua soal kinerja, kinerja KPK di bawah kepemimpinan saat ini meningkat sebab kasus-kasus yang dipertanyakan publik satu persatu mulai dibongkar KPK seperti KTP-El dan BLBI. "Sehingga tidak ada dasar untuk angket ke KPK," ujar dia.

Selain itu, kata Ray, angket KPK bukan juga atas dasar kerja kepemimpinan KPK yang menjabat sekarang. "Karena laporan keuangan yang DPR sebutkan itu tahun 2015 ke bawah. Itu jelas-jelas bukan dilakukan oleh anggota KPK yang sekarang, masa angket bisa dilakukan ke tahun berapa pun. Sehingga angket ini gagal fokus," kata Ray.

Ikuti Whatsapp Channel Republika