REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menekankan pentingnya konsistensi dan komitmen antarlembaga memberantas tindak pidana pencurian ikan di berbagai kawasan perairan Republik Indonesia. "Kami harus terus punya pemikiran optimistis betapa besar yang diberikan laut kita," kata Menteri Susi dalam siaran pers KKP di Jakarta, Kamis (13/7).
Menurut Susi, dengan keteguhan dan komitmen tersebut, maka ke depannya juga akan tetap diberikan efek jera kepada para pelaku pencuri ikan. Menteri Kelautan dan Perikanan berpendapat, pemerintah telah banyak melakukan hal dalam pemberantasan pencurian ikan.
Meski begitu, Menteri Susi juga menyadari masih banyak yang belum diselesaikan sehingga pemerintah juga harus meningkatkan upaya dan tidak boleh lengah dalam mengawasi laut Indonesia. Hal ini dikarenakan, dia melanjutkan, kebutuhan pangan ikan di dunia guna menambah kualitas kecerdasan maupun kesehatan akan terus meningkat.
Selain itu, ia juga menyatakan bahwa baik negara-negara maju maupun berkembang akan terus mengintai laut Indonesia. "Saya juga mau mengingatkan laut adalah lintas kedaulatan. Laut juga teritorial yang selalu diawasi dan dijaga," kata Susi.
Susi juga menuturkan, poros maritim dunia tidak mungkin akan terjadi jika tidak ada peran dari komponen institusi dan masyarakat, yang selanjutnya diarahkan pada pembangunan ekonomi kemaritiman.
Sebagaimana diwartakan, Indonesia perlu memimpin pemberantasan pencurian ikan secara global karena aktivitas kejahatan tersebut terkait erat dengan beragam jenis aktivitas kriminal lainnya sehingga dibutuhkan kerja sama internasional guna mengatasinya. "Indonesia harus memimpin pembentukan norma-norma baru dalam upaya memerangi illegal fishing di kawasan dan juga pada tingkat global," kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Pandjaitan di Jakarta, Selasa (11/7).
Menurut Luhut, pada tingkat kawasan, Indonesia telah memimpin pertemuan regional yang akan membentuk instrumen kerja sama yang mengikat secara hukum untuk memerangi tindak kriminal dalam perikanan. Upaya itu, dia menerangkan, melibatkan antara lain negara-negara ASEAN, Australia, Selandia Baru, Papua Nugini, China, Korea Selatan, Jepang, Amerika Serikat dan negara-negara dari kawasan Uni Eropa.
"Jepang, AS dan UE perlu dilibatkan sebagai negara-negara pasar dunia di bidang perikanan. UE adalah importir ikan terbesar di dunia, 24 persen dari total nilai bisnis ikan di dunia. Tanpa tekanan pasar terbesar di dunia, upaya memerangi illegal fishing akan sulit terwujud," kata Luhut memaparkan.
Selain itu, ujar Luhut dalam KTT Asosiasi Negara-Negara Lingkar Samudera Hindia (IORA) di Jakarta, beberapa waktu lalu, telah disepakati dokumen kerja sama dalam memerangi tindak kejahatan di sektor perikanan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika