REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat akan melakukan pembinaan terhadap organisasi masyarakat (Ormas) yang berkembang di Jawa Barat. Hal ini disampaikan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dalam rangka mencegah terus berkembangnya paham radikal yang berbahaya.
Heryawan mengatakan, wilayah Jawa Barat menjadi salah satu daerah yang rawan perkembangan paham radikal. Karenanya seiring diterbitkannya Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas, pemerintah daerah akan melakukan upaya lanjutan mencegah berkembangnya paham yang bertentangan dengan Pancasila.
"Pemerintah provinsi bersama kabupaten dan kota bergerak menghadirkan pembinaan bagi mereka-mereka. Karena mereka juga termasuk bangsa kita, kita bina untuk kembali ke jalan yang benar," kata pria yang akrab disapa Aher ini usai menghadiri Deklarasi Anti Radikalisme di Kampus Universitas Padjadjaran, Jalan Dipatiukur, Kota Bandung, Jumat (14/7).
Menurut Aher pembinaan ini perlu dilakukan. Sehingga pemahaman yang lurus bisa terus tersosialisasikan.
"Saya yakin dengan pembinaan agama yang utuh, lurus, dan benar maka akan hadir sebuah kehidupan yang tentu saja nggak ada radikalisme di dalamnya," ucapnya
Selain itu, kata Aher, koordinasi dengan kepolisian menjadi cara jangka pendek antisipasi dini penyebaran radikal di masyarakat. Sehingga bersama aparat keamanan hasil deteksi dini bisa menekan berkembang atau bahkan terjadinya tindakan radikal dan teror.
Aher menilai penerbitan Perppu Ormas menjadi langkah baik menangkal radikalisme. Pembinaan secara agama, akan dilakukan pemerintah terhadap anggota ormas yang bertentangan dengan ideologi pemerintah.
Ia pun meminta masyarakat untuk terus menjunjung nilai Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar negara. Serta mengedepankan Bhineka Tunggal Ika untuk terus mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Saya yakin, dengan pemahaman ini yang lurus, benar, utuh, maka akan hadir semua kehidupan yang tidak ada radikalisme di dalamnya," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika