REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR --‎ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah menyiapkan lahan yang akan digunakan untuk redistribusi aset tanah milik pemerintah. Enam lahan ini terbagi di tiga provinsi, yakni dua di daerah Jawa Barat, dua di Jawa Tengah, dan dua di Jawa Timur.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, enam daerah di Pulau Jawa telah masuk daftar dan telah diprioritaskan‎. Lahan ini meruakan aset milik pemerintah yang nantinya bisa diakses oleh masyarakat.

"Ya kita tinggal tunggu Presiden mau memilih yang mana untuk dilaunching (redistribusi lahan)," kata Darmin di Istana Bogor, Jumat (‎14/7).

‎Menurut Darmin, masyarakat yang berada di enam daerah ini terdiri dari kalangan yang berbeda-beda. Ada yang merupakan pesantren, koperasi, dan masyarakat awam.

Mantan Gubernur Bank Indonesia ini menjelaskan, redistribusi aset ‎akan dibagi menjadi beberapa kluster. Kluster ini membagi apakah lahan akan digunakan pertanian holtikultura atau perkebunan lainnya.

Lahan tersebut akan dipinjamkan kepada masyarakat dalam kurun waktu tertentu. Meski dipinjamkan untuk jangka waktu lama, pemerintah tetap akan memantau apakahan lahan ini digunakan secara baik atau tidak.

"‎Misalnya selama 30 tahun. Setiap 5 tahun nanti direview apakah berjalan baik atau enggak. Kalau berjalan baik bisa terus. Kalau enggak berjalan baik kita ganti orangnya," kata Darmin.

Selain mempersiapkan peningkatan produksi‎, pemerintah juga akan menyiapkan pihak ketiga guna menampung hasil produksi masyarakat. Sebab, jika tidak ada pihak yang mau membeli hasil produksi bisa berdampak pada keinginan penambahan modal kerja dari lembang keuangan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika