Senin 10 Feb 2025 11:35 WIB

Pelaku Usaha Konstruksi Harap Efisiensi tak Bikin Proyek Infrastruktur RI Berhenti

FKJKI berkomitmen membantu UKM konstruksi agar dapat masuk ke rantai pasok industri.

Rep: Muhammad Nursyamsi/ Red: Friska Yolandha
Suasana proyek jalan tol yang dikerjakan Kementerian PU. Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak mempengaruhi kinerja Kementerian PU dalam membangun negeri. Program pembangunan infrastruktur Kementerian PU pada Tahun Anggaran (TA) 2025 sudah diatur dengan baik, sehingga tidak akan mengganggu atau bahkan menghentikan jalannya pekerjaan infrastruktur yang sedang berjalan.
Foto: Dok Kementerian PU
Suasana proyek jalan tol yang dikerjakan Kementerian PU. Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak mempengaruhi kinerja Kementerian PU dalam membangun negeri. Program pembangunan infrastruktur Kementerian PU pada Tahun Anggaran (TA) 2025 sudah diatur dengan baik, sehingga tidak akan mengganggu atau bahkan menghentikan jalannya pekerjaan infrastruktur yang sedang berjalan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Forum Komunikasi Jasa Konstruksi Indonesia (FKJKI) menyampaikan rekomendasi strategis kepada pemerintah terkait kebijakan efisiensi anggaran. Hal ini disampaikan Ketua FKJKI Andi Rukman Karumpa saat pembentukan FKJKI di kantor sekretariat DPN Inkindo, Jakarta.

Andi menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan proyek strategis. Oleh karenanya, Andi berharap pemerintah harus memastikan proyek-proyek yang sudah berjalan tidak terhenti karena efisiensi anggaran

Baca Juga

"Ini penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan mempercepat pembangunan infrastruktur yang menjadi fondasi pembangunan nasional," ujar Andi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Ahad (9/2/2025).

FKJKI, lanjut Andi, juga mengusulkan relaksasi regulasi untuk mempermudah akses pendanaan dan perizinan proyek infrastruktur. Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) itu meyakini langkah ini akan mendorong percepatan pembangunan yang lebih efisien di tengah situasi ekonomi yang penuh tantangan.

"FKJKI juga berharap pemerintah memastikan keberlanjutan proyek daerah dengan mendorong pemerintah daerah tetap mengalokasikan anggaran pembangunan," lanjut Andi. 

Selain itu, Andi menekankan pentingnya memastikan keberlanjutan proyek di daerah. Andi berharap pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah tetap mengalokasikan anggaran pembangunan, meski ada kebijakan efisiensi. 

"Jangan sampai pembangunan di daerah terhambat," ucap Andi.

Andi menyampaikan pelaku usaha sektor konstruksi memiliki komitmen penuh dalam mendukung upaya pemerintah mencapai swasembada pangan. Andi menyampaikan UMKM sektor konstruksi juga siap berperan aktif dalam menjalankan pekerjaan untuk pembangunan maupun perbaikan infrastruktur sekolah maupun layanan kesehatan. 

"Dalam swasembada pangan, banyak pekerjaan-pekerjaan irigasi yang harus dibangun teman-teman pelaku UMKM seperti infrastruktur sekolah hingga fasilitas kesehatan," kata Andi. 

Tidak hanya memberikan masukan kepada pemerintah, sambung Andi, FKJKI juga mengajak perusahaan konstruksi untuk beradaptasi dengan melakukan efisiensi internal. Salah satu langkah yang diusulkan adalah melalui pelatihan dan sertifikasi guna meningkatkan daya saing anggota dalam proyek swasta maupun internasional.

"Kami akan mendorong perusahaan-perusahaan konstruksi untuk terus meningkatkan kompetensi melalui pelatihan dan sertifikasi. Ini penting agar mereka tetap kompetitif dan mampu bersaing di pasar global," ucap Andi.

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement