REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum DPP PAN Taufik Kurniawan mengusulkan agar dibentuk sekretariat bersama (sekber) koalisi partai politik pendukung pemerintahan, agar komunikasi politik bisa berjalan efektif sehingga diperoleh kesamaan pandangan sebelum memutuskan satu hal.
"Saya usulkan agar dibentuk sekretariat bersama parpol pendukung pemerintah agar komunikasi efektif. Karena kalau merasa beda sikap politik, itu sikap politik apa," kata Taufik di Gedung Nusantara III, Jakarta, Senin (17/7).
Hal itu dikatakannya terkait beberapa pernyataan parpol pendukung pemerintah yang mendesak agar PAN dikeluarkan dari koalisi karena kebijakan internalnya berseberangan dengan pemerintah. Dia mengatakan sekber itu diperlukan agar ada kesamaan pandangan antar parpol pendukung pemerintah terkait satu hal sebelum memutuskannya.
Menurut dia, komunikasi yang efektif antar parpol pendukung pemerintah perlu diintensifkan sehingga pendapat salah satu pihak tidak simpang siur dan diperoleh dari sumber utama.
"Kami ingatkan agar komunikasi politik harus diperkuat, jangan sampai hanya personal saja. Di era pemerintahan Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono ada sekber koalisi partai pendukung pemerintah untuk mengintensifkan komunikasi," ujarnya.
Menurut dia, sekber koalisi itu sangat diperlukan agar jangan sampai komunikasi antara parpol hanya dari berita di koran dan media daring sehingga dikhawatirkan ada pihak yang merasa ditinggalkan dan tidak diajak bicara.
Selain itu Taufik yang juga Wakil Ketua DPR mengingatkan bahwa posisi parpol di koalisi adalah mitra sejajar dan saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Karena itu, menurut dia, tidak perlu ada sikap atau pandangan yang merasa paling kuat atau dominan dalam koalisi.
"Kalau dipahami koalisi bersama untuk memperkuat, saling memberikan masukan, tidak saling menilai superior dan inferior karena itu pondasi awal bicara koalisi," katanya.
Taufik menegaskan bahwa PAN sejak awal berpegang teguh pada pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa koalisi yang dibangun adalah koalisi tanpa syarat. Karena itu, menurut dia, ketika PAN menempatkan kadernya di kabinet maka itu hak prerogatif presiden.
Ikuti Whatsapp Channel Republika