REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hingga saat ini Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu belum rampung menyelesaikan tugasnya. Faktornya sejumlah fraksi belum menemui kesepakatan terkait lima isu krusial, diantaranya adalah ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold.
Pemerintah masih bersikeras untuk memilih 20 persen kursi DPR dan 25 persen suara nasional. Sementara fraksi lain ada yang menginginkan untuk ditiadakan. Menanggapi hal itu, Pengamat politik Ray Rangkuti menyarankan agar ambang batas pencalonan presiden di angka nol persen.
Ray beralasan sangat sulit menerapkan ambang batas tersebut pada Pemilihan Presiden (Pilpres) digelar serentak dengan pemilu legislatif pada 2019 mendatang.
"Kalau PT-nya 15 atau 25 persen kemudian yang mau diterapkan itu mengacu pada hasil Pemilu kapan? Kalau mengacu Pemilu sebelumnya, pasti akan menimbulkan masalah. Jadi Pemilu 2019 lebih objektif dengan tanpa ambang batas pencalonan presiden," jelasnya saat dihubungi melalui telepon, Senin (17/7).
Di samping itu, apabila mengacu pada hasil Pemilu 2014 dengan angka lima persen, maka akan menimbulkan ketidakadilan. Sebab akan ada partai yang tidak bisa mengusung calon presiden walaupun meraih mayoritas suara pada Pemilu 2019. Dikarenakan partai tersebut hanya meraih tiga persen kursi di DPR RI.
Sementara permasalahan banyaknya calon presiden dan wakil presiden yang muncul tidak akan menjadi persoalan serius. Ray berpendapat Pilpres tetap akan melahirkan kandidat yang berkualitas, karena ribuan orang yang mencalonkan diri sekalipun bakal tereleminasi dengan senddirinya.
Lanjut Ray, apalagi mencalonkan diri menjadi seorang presiden tidak bisa dengan sedikit finansial atau kemampuan cetek. Sehingga sudah dapat dipastikan hanya dua atau tiga calon yang bakal lolos.
"Sebab ini akan terseleksi secara alamiah. Jadi tidak perlu dirisaukan lagi banyak calon presiden," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika