REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham menegaskan partainya tidak akan menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) dalam waktu dekat. Usai penetapan tersangka Ketua DPR RI sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto dalam kasus proyek pengadaan KTP elektronik (KTP-el) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Hal tersebut disampaikan Idrus menyusul seruan sejumlah pihak untuk mengadakan Munaslub untuk pergantian kepemimpinan Partai Golkar yang baru.
"Saya kira sangat tidak etis kalau saya bicara hari ini tetapi yang pasti tadi saya sudah sampaikan sesuai Rapimnas memutuskan akan memberikan dukungan dan bahkan diembel-embeli bagaimana kondisi apapun tidak akan ada Munaslub," ujar Idrus di sela-sela pertemuan jajaran pengurus Partai Golkar di Kediaman pribadi Setya Novanto, Jalan Wijaya, Kebayoran, Jakarta Selatan pada Senin (17/7).
Menurutnya, Partai Golkar pasti akan membicarakan perihal penunjukan pelaksana tugas ketua umum Partai Golkar sebagai langkah antisipasi. Namun demikian, akan melalui mekanisme yang berlaku di Partai Golkar.
"Kita bicarakan (nanti) tapi sekali lagi semua di Golkar ini ada sistemnya. Kebesaran partai Golkar ini adalah sistem yang efektif," ujarnya.
Begitu pun soal posisi Setya Novanto sebagai Ketua DPR. Idrus menilai ada mekanisme dan ketentuan untuk penunjukan pengganti. Terlebih status tersangka Novanto tersebut, belum berkekuatan tetap.
"Karna kita negara hukum ini ada sistem dan mekanisme dan prosedur. Saya kira ini silahkan kepada DPR , DPR tentu akan ambil langkah2 sesuai dengan mekanisme langkah-langkah yang ada dan berbagai pertimbangan yang ada," ujarnya.
Idrus menambahkan, DPP Partai Golkar akan menggelar rapat pleno Partai Golkar pada Selasa (18/7) esok untuk menentukan langkah langkah hukum terkait penetapan tersangka Novanto.
Hari ini Politikus Muda Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyatakan Golkar harus segera menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) usai penetapan tersangka Ketua DPR RI sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto dalam kasus proyek pengadaan KTP elektronik (KTP-el).
"Harus dalam waktu dekat, karena ini penting, kita tidak boleh buang-buang waktu lagi," kata dia kepada Republika.co.id, Senin (17/7).
Doli melanjutkan, dalam kondisi seperti ini, tidak ada jalan lain selain dengan pergantian kepemimpinan melalui Munaslub. Keluarga besar Partai Golkar, dia menuturkan, harus memilih ketum baru.
Pemimpin Partai Golkar nantinya harus orang yang tidak memiliki masalah dengan hukum. "Kami akan memilih ketum yang bisa diajak bekerja sama," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika