Jumat 21 Jul 2017 19:48 WIB

'Jangan Biarkan Koperasi Kalah dengan Perusahaan Multinasional'

Rep: Binti Sholikah/ Red: Qommarria Rostanti
Perajin disabilitas menyelesaikan pembuatan tas di sebuah UMKM. (ilustrasi)
Foto: Antara/Zabur Karuru
Perajin disabilitas menyelesaikan pembuatan tas di sebuah UMKM. (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Gubernur Jawa Timur (Jatim), Soekarwo, mendorong pemerintah pusat agar lebih peduli terhadap koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pasalnya, kata dia, kondisi krisis sekarang ini terjadi karena membiarkan pelaku usaha kecil kalah dalam pertarungan liberalisasi. 

"Plihan kita, memberikan keseimbangan dalam pasar global, dengan government-nya membela yang kecil sehingga dapat berkembang dan memiliki daya beli," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id, Jumat (21/7).

Menurut dia, pada saat semua berpikiran usaha efisien sebagai pemenang, maka usaha yang kecil akan kalah karena kurang efisien. Krisis sekarang disebabkan kegagalan dari prinsip efisiensi liberalisasi, yang menjadikan usaha kecil mati atau tidak dapat berkembang.

"Kalau ingin negara maju, jangan biarkan koperasi dan UMKM kalah dengan multinational company (perusahaan multinasional)," ujarnya.

Dia menekankan komitmen dan keberpihakan Pemprov Jatim terhadap koperasi dan UMKM. Salah satu upayanya dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk rakyat dan fokus pada UMKM dan koperasi.

Pria yang akrab disapa Pakde Karwo ini menyebut, komitmen Pemprov Jatim membuahkan hasil pada koperasi dan UMKM. Koperasi dan UMKM di Jatim telah berkontribusi sebanyak Rp 1.020 triliun atau mencapai 54,98 persen dari produk domestik regional bruto (PDRB) Jatim.

Menteri Koperasi dan UKM, AA Gede Ngurah Puspayoga, mengatakan telah membuat program untuk koperasi dan UMKM yang tidak terjaring kredit usaha rakyat (KUR). Kepada koperasi dan UMKM tersebut diberikan pinjaman maksimal Rp 10 juta. Dia juga telah mendata koperasi di Indonesia. Hingga saat ini terdapat 43 ribu koperasi yang sudah dibubarkan. Sebagian besar diakibatkan permasalahan manajemen. Terdapat juga 76 unit koperasi yang sakit dan 76 ribu unit koperasi yang sehat. 

Melihat hal ini, Puspayoga berpesan untuk membina koperasi yang sakit dan tidak membuat banyak koperasi. "Lebih baik membina koperasi yang sakit agar sehat kembali. Ke depan tidak ada lagi koperasi yang sehat dan sakit. Kalau tidak bisa dibina, maka dibubarkan," ujarnya.

Yang terpenting, kata dia, semakin hari jumlah anggota koperasi semakin banyak dan berkualitas. Dengan begitu, koperasi bisa menyumbangkan kontribusi terhadap perekonomian nasional.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement