REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Kwatir Nasional Pramuka Adhyaksa Dault mengatakan sudah menjelaskan tentang keberadaannya di acara organisasi HTI pada tahun 2013. Ia dengan tegas mengatakan sudah menjelaskan semua maksud kedatangnya di acara tersebut ke Presiden Jokowi, Wapres Jusuf Kalla, BIN dan Imam Nachrowi secara tertulis.
"Saya hadir di acara HTI itu tahun 2013, hanya sebagai undangan, bukan simpatisan, apalagi anggota, seperti halnya Pak Din Samsuddin dan tokoh lainnya," kata Dault dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id, Ahad (23/7).
Adhyaksa Dault mengatakan ia sudah jelaskan tentang khilafah panjang lebar. Bagi dirinya, Pancasila dan UUD 45 sebagai dasar negara sudah final dan harus dijaga ini jelas.
"Saya menduga Pak Imam Nachrowi belum sempat membaca surat klarifikasi saya kepadanya dan juga tak mengikuti klarifikasi terbuka saya kepada umum yang sudah hampir 2 bulan lalu di viralkan," ujarnya.
"Pak Imam Nahrowi Sebagai Menpora, saya mengerti kesibukan pejabat tinggi negara seperti beliau orang terpandang di negri ini, sehingga mungkin menurutnya seharusnya saya menghadap beliau secara khusus dan langsung menjelaskan panjang lebar dan minta restu dan maaf padanya," kata Dault.
Dault dengan tegas mengatakan siap untuk menghadap Menpora. Ia berharap dengan menghadap Menpora persoalan ini tidak akan mengganggu acara Raimuna.
"Kalau itu yang diinginkan beliau maka demi kepentingan Gerakan Pramuka, kedepan saya siap menghadap jika diminta menghadap olehnya, agar kegiatan Raimuna Nasional yang akan dihadiri oleh 15 000 pramuka penegak dan pandega yang akan hadir di Jakarta 3 minggu lagi bisa terlaksana dan juga tak dicampuradukkan lagi berlarut larut antara kepentingan Pramuka dengan hal pribadi," jelasnya.
Sebelumnya Menpora Imam Nahrawi mengaku sedang menahan bantuan anggaran untuk Pramuka. Nahrawi menyebut penundaan bantuan itu berkaitan dengan pernyataan Ketua Kwartir Nasional Pramuka Adhyaksa Dault tentang khilafah saat hadir dalam salah satu acara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
"Organisasi kepemudaan yang biasa dibantu Menpora sekarang tidak dibantu lagi, salah satu yang mengemuka di DPR tentang Pramuka. Sampai sekarang masih kita pending bantuannya. Sampai ada klarifikasi penjelasan. Ini tindak lanjut ketegasan dari Perppu Ormas kemarin," kata Nahrawi kepada wartawan di kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Ahad (23/7/2017).
Nahrawi mengaku sudah meminta kepada Adhyaksa untuk memberi penjelasan kepada Kemenpora. Namun, menurut Nahrawi, hingga saat ini belum ada jawaban dari Adhyaksa.
"Sudah kita minta, kami tunggu. Sampai kemarin belum (ada jawaban). Mungkin sudah secara tertulis, tapi belum sampai ke meja saya," ujar Nahrawi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika