REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Pemerintah Provinsi Sumatra Barat mengakui adanya kendala anggaran dalam sejumlah program Kependudukan dan KB Pembangunan Keluarga (KKBPK). Meski begitu, Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, akan berupaya mencari jalan keluar terkait pendanaan program KB di daerah.
Salah satu caranya yaitu dengan mencari pendanaan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Irwan mengatakan, pendanaan bisa juga berasal dari pengusaha yang saat ini sudah sukses di daerah rantau. Pendanaan dalam bentuk pinjaman atau hibah ini diharapkan bisa memenuhi kebutuhan anggaran untuk melanjutkan program penyuluhan Keluarga Berencana di Sumbar. Apalagi, pengelolaan kepegawaian untuk penyuluh dan tenaga lapangan KB sudah dialihkan kepada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pusat.
"Masalah klasik adalah anggaran. Makanya kita selesaikan. Banyak cara, bisa melalui perusahaan BUMN, BUMD, stake holder, orang rantau, dan lainnya," ujar Irwan saat membuka penandantanganan Berita Acara Serah Terima penyuluh dan petugas lapangan KB di Inna Muara, Senin (24/7).
Irwan juga menilai, pengalihan pengelolaan dan administrasi kepegawaian para PKB dan PLKB dari dari ke pusat setidaknya bisa meringankan beban keuangan pemerintah daerah. Menurutnya, anggaran yang ada bisa dialihkan untuk pembangunan infrastruktur yang sedang dikebut oleh pemerintah daerah termasuk infrastruktur kesehatan.
"Jangan anggaran jadi kambing hitam," kata dia.
Irwan berujar, bahwa peralihan pengelolaan pegawai dari daerah ke pusat tidak akan memengaruhi rencana kerja KKBPK yang ada di daerah. Menurutnya, dinas terkait yang ada di level provinsi dan kabupaten harus tetap menjalankan program-program KKBPK di daerah.
"Kami juga harus tetap anggarkan uang di APBD dan membuat program, tindaklanjuti, dan evaluasi programnya," ujar Irwan.
Sekretaris Utama BKKBN, Nofrijal, mengatakan pemerintah daerah dan pihaknya sepakat untuk menaikkan jumlah penyuluh dan petugas lapangan menjadi dua kali lipat di tahun depan. Rencana ini sudah diajukan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) untuk melakukan rekrutmen dalam waktu dekat.
Penambahan jumlah penyuluh dan petugas lapangan KB juga dilakukan mengingat jumlah yanga ada saat ini sebanyak 396 orang tidak sebanding dengan luasnya wilayah Sumatra Barat. Mengacu pada jumlah desa dan kelurahan, maka seharusnya terdapat 1.100 penyuluh dan petugas lapangan KB yang tersebar di seluruh Sumatra Barat.
"Karena memang kita nagari dan ditambah desa dan kelurahan dengan 396 (orang) tidak cukup. Tidak tertutup kemungkinan kami akan kerahkan petugas lainnya seperti bidan desa yang belum jadi aparatur sipil negara (ASN)," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika