REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat hukum, Abdul Fickar Hajar menyayangkan sikap Kemenpora yang membekukan angaran Pramuka lantaran Ketua Kwartir Nasional Pramuka Adhyaksa Dault pernsh terlibat di kegiatan HTI sebelum Perppu Ormas terbit.

"Seharusnya Menpora tidak langsung membekukan, Menpora harus mengklarifikasi atau tabayun dulu ke lembaga kepramukaan," ujar Fickar saat dihubungi Republika.co.id, Selasa (25/7).

Menurutnya, harus dibedakan amtata kepramukaan sebagai lembaga dengan pribadi ketua umumya. "Keduanya sama sekali berbeda dan dana pramuka itu adalah dana kelembagaan," ucapnya.

Menpora, sambung Fickar, tidak boleh menstigma para anggota HTI, karena yang dibatalkan hanyalah status badan hukumnya. Sementara mereka yang pernah berganung dengan HTI adalah sekelompok orang yang tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyebutkan mereka bersalah.

"Tindakan Menpora sangat emosional dan tidak layak. Kita harua adil terhadap siapapun, agar tidak terkesan seolah olah karena Menporanya orang NU," tandasnya.

Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi mengumumkan pemerintah membekukan bantuan pendanaan kegiatan kepanduan Pramuka. Kegiataan pendidikan nasional nonformal tersebut dicoret sebagai salah satu organisasi kepemudaan yang menerima bantuan dari anggaran negara.

Imam mengatakan pembekuan bantuan dana Pramuka tersebut terkait dengan peran Ketua Kwartir Nasional (Kwarnas) Adhyaksa Dault. Ia mengatakan Adhyaksa , terbukti pernah terlibat dalam HTI. Imam mengatakan, penghentian pendanaan Pramuka tersebut akan tetap dilakukan sampai adanya klarifikasi dari Adhyaksa soal keterlibatan dengan HTI.

Ikuti Whatsapp Channel Republika