REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pemerintahan saat ini tidak menganut sistem kekuatan mutlak. Dengan adanya pengawasan dari berbagai pihak, pemerintah selalu terbuka untuk menerima kritikan baik itu dari masyarakat maupun parlemen.

"Perlu saya sampaikan bahwa saat ini tidak ada kekuasaan absolut, kekuasaan mutlak, kan ada pers, ada media, ada juga LSM, ada juga yang mengawasi di DPR. Pengawasannya kan dari mana-mana, rakyat juga bisa mengawasi langsung," kata Joko Widodo usai menghadiri acara di Cikarang, Jumat (28/7).

Jokowi menuturkan, salah satu bukti bahwa Pemerintah Indonesia tidak menganut sistem kekuasaan mutlak, adalah dengan adanya mahkamah konsititusi yang bisa mengkaji setiap kebijakan pemerintah maupun DPR yang telah dikeluarkan. Termasuk dengan diterbitkannya peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu), masyarakat atau kelompok yang tidak setuju bisa mengajukan keberatan dengan menempuh jalur hukum.

"Kita ini kan negara demokrasi sekaligus negara hukum, jadi proses itu sangat terbuka sekali kok. Kalau ada tambahan demo juga kan tidak apa-apa. Jadi, jangan dibesar-besarkan hal yang sebetulnya tidak ada," ujarnya.

Pernyataan ini diutarakan Joko Widodo (Jokowi) menyusul pertemuan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Dalam pertemuan tersebut, SBY sempat mengatakan, pihaknya akan memastikan pemegang kekuasaan tidak bertindak melampaui batas wewenangnya.

SBY mengatakan bahwa banyak penguasa di dunia, termasuk di Indonesia yang kerap menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangannya.

Sementara, Jokowi menilai pertemuan antara SBY dan Prabowo kemarin malam merupakan pertemuan antartokoh negara. Pertemuan ini merupakan hal yang baik.

"Saya sampaikan bahwa sebagai bangsa kita sudah menyepakati secara demokratis untuk menyelesaikan setiap perbedaan, setiap permasalahan dengan musyawarah dan mufakat," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika