REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah telah mematok harga tiket kereta api ringan atau Ligh Rail Transit (LRT) Jabodebek sebesar Rp 12 ribu. Untuk membuat harga keekonomian yang bisa diterima masyarakat tersebut pemerintah menganggarkan Rp 1 trilun untuk subsidi LRT.

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi mengatakan anggaran Rp 1 Triliun tersebut diambil melalui APBN tiap tahunnya dengan ska perhitungan pertumbuhan penumpang LRT naik 5 persen tiap tahun. Namun ada yang berbeda mengenai subsidi ini, Budi menjelaskan skema subsidi LRT tak sama dengan KRL yang mana pemerintah menanggung subsidi per tiket penumpang.

"Tapi subsidi itu akan turun apabila jumlah penumpang naik. Jadi bahkan subsidi akan hilang apabila itu bisa dilakukan," ujar Budi di Kantor Kemenko Maritim, Senin (31/7).

Budi mengatakan nantinya skema subsidi akan berangsur angsur hilang seiring dengan meningkatkan demand penumpang. Budi menjelaskan asumsi pertumbuhan penumpang 5 persen per tahunnya bisa ditingkatkan menjadi 6 hingga 7 persen per tahunnya melihat animo masyarakat yang menanti transportasi publik alternatif seperti LRT ini.

"Saya sudah sampaikan, pertumbuhan itu bisa digoyang menjadi 6-7 persen. Begitu pertumbuhan 7 persen, maka subsidi akan turun," ujar Budi.

Budi mengatakan untuk bisa menekan subsidi yang harus dikeluarkan pemerintah pemerintah ingin menggaet keterlibatan swasta untuk bisa mengembangkan kawasan di sekitar stasiun LRT. Pengembangan tersebut nantinya selain memberikan akses kepada masyarakat juga bisa mengurangi subsidi pemerintah untuk biaya operasional LRT.

Ikuti Whatsapp Channel Republika