Jumat 11 Aug 2017 10:31 WIB

Angkot di Bogor akan Digantikan Bus Mulai Awal 2018

Rep: Mas Alamil Huda/ Red: Andi Nur Aminah
Angkot melintas di di Jalan Kapten Muslihat, Bogor, Jawa Barat. (Ilustrasi)
Foto: Republika/Wihdan Hidayat
Angkot melintas di di Jalan Kapten Muslihat, Bogor, Jawa Barat. (Ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan, angkutan kota atau angkot di Bogor segera diganti menjadi bus mulai 2018. Upaya konversi ini dilakukan sebagai upaya mengurangi kepadatan di kota hujan sekaligus menyediakan layanan transportasi umum yang nyaman. "Akan ada 160 bus yang masuk mengganti angkot, ini program konversi tiga angkot menjadi satu bus," kata Bima di Djakarta Theater, Kamis (10/8) malam.

Bima menjelaskan, setiap tiga angkot yang ada di Bogor akan diganti dengan satu bus. Tiga sopir angkot dijadikan sopir bus dengan tiga shift dalam satu hari. Dia menyebut upaya konversi angkot ke bus ini sudah masuk dalam kajian panjang dan dipikirkan segala aspeknya.

Politikus PAN meyakini cara ini mampu menurunkan kemacetan di daerah yang kerap disebut kota sejuta angkot tersebut. Penyediaan transportasi publik yang baik akan berbanding lurus dengan animo masyarakat dalam menggunakan layanan yang ada. "Kita ingin itu sebetulnya mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dan kendaraan pribadi, kita menuju ke arah transportasi publik," ujar Bima.

Sebelumnya, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) juga terus menggenjot wacana pembatasan bagi sepeda motor di sejumlah ruas jalan di kota-kota penyangga Jakarta. Menurut data dari BPTJ, jalan yang diwacanakan jadi area pembatasan sepeda motor salah satunya adalah Jalan Padjajaran di Bogor.

Kepala BPTJ Bambang Prihartono mengungkapkan, wacana pembatasan sepeda motor dilatarbelakangi oleh suatu kajian yang menyebut tingginya biaya transportasi dan angka kecelakaan di kawasan tersebut. Selain itu, dia meyakini, pembatasan sepeda motor dapat mengurangi kepadatan lalu lintas.

Namun, menurut Bima, hal itu masih dalam tahap kajian. Dia juga mengklaim belum menerima laporan resmi. Bima menginginkan agar kajian dilakukan secara matang dan akurat untuk menghindari kesalahan dalam mengambil keputusan. "Kita harus hitung dampaknya, jadi nanti kan akan kita lihat apakah pengurangan motor efektif di situ," katanya.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement