REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menegaskan kebijakan menenggelamkan kapal pencuri ikan atau Illegal Fishing sebagai upaya menjadikan bangsa Indonesia berdaulat di mata dunia.
"Kita harus jadi negara berdaulat. Kita memastikan laut masa depan bangsa, maka dipegang kemerdekaannya, kekuasaannya ditangan kita," ujar Susi saat memberikan kuliah umum dihadapan mahasiswa baru Institute Teknologi Bandung (ITB) di Sasana Budaya Ganesa (Sabuga) Kota Bandung, Jumat (18/8).
Susi mengatakan, tanpa ada kedaulatan dapat menjadi pintu masuk bagi para mafia untuk mengacaukan situasi kelautan di Indonesia. "Tanpa kedaulatan kita tidak bisa melakukan apapun sesuai dengan kemauan, nanti akan ditekan oleh seseorang," kata dia.
Salah satu langkah agar Indonesia berdaulat, ia pernah mengundang duta besar dari negara tetangga seperti Thailand, Vietnam, Philipina, Malaysia, dan Australia untuk mengadakan pertemuan pada 2014. Ia memaparkan bahwa kegiatan illegal fishing yang terjadi di perairan Indonesia yang dilakukan nelayan negara-negara tersebut, akan ditenggelamkan tanpa ada kompromi apapun.
"Kita akan mulai memoratorium dan melarang transhipmen, dan kalau tertangkap kalau ilegal akan saya tenggelamkan," kata dia.
Dengan kebijakannya ini, kata dia, berdampak positif bagi biota laut Indonesia. Sebelum dirinya ditunjuk Presiden Joko Widodo, stok ikan diperairan Indonesia hanya berjumlah 6,5 juta ton, namun kini pada tahun 2017 terjadi peningkatan hingga 12,5 juta ton.
Tak hanya menyasar ikan dari pencurian, kebijakan ini juga ditujukan untuk menyelamatkan kehidupan nelayan lokal, pengusaha, serta pihak-pihak terkait. "Pertama kali dalam sejarah neraca perdagangan ikan, kita nomor satu di Asia Tenggara. Jadi ketahuan Vietnam dan Thailand di mana asal ikannya," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika