REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Dewan Pimpinan Partai Golkar enggan berspekulasi terkait adanya dugaan friksi yang terjadi di antara Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dugaan friksi itu sebagaimana temuan Panitia Khusus Angket DPR terhadap KPK setelah menghadirkan Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi Brigadir Jenderal (Brigjen) Aris Budiman pada Selasa (29/8).
Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham menegaskan, enggan mengaitkan friksi yang terjadi di internal penyidik KPK dengan penetapan sejumlah tersangka korupsi karena dugaan adanya kepentingan tertentu. Termasuk juga penetapan tersangka terhadap Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto.
"Nggak, nggak. Kami tidak bisa seperti itu. Biar fakta dulu. Kita liat fakta-faktanya, ada pansus masih jalan," ujar Idrus di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi Jaya, Jakarta Barat pada Jumat (1/9).
Idrus mengatan partainya menyilakan Pansus Angket terhadap KPK terus bekerja. Namun, dia juga meminta, jangan muncul opini berkembang di luar Pansus.
"Pansus ini kan tujuannya mencari fakta-fakta. Berdasarkan fakta-fakta itu nanti diambil keputusan, tidak boleh sejak awal sudah ada suatu opini (KPK) harus bubar, harus merevisi, bukan itu," ujar dia.
Menurutnya, dari fakta-fakta itu juga, Pansus mestinya berorientasi pada upaya untuk memperkuat KPK. Bagaimanapun, dia mengatakan, KPK adalah anak kandung reformasi sehingga Golkar tidak berpikir untuk mengarahkan pada pembubaran. “Saya kira kalau ada pikiran itu mengingkari semangat dan jiwa ruh dari reformasi itu," kata dia.
Aris Budiman mengakui adanya friksi yang terjadi pada internal KPK. Hal ini disampaikannya saat dicecar Wakil Ketua Panitia Khusus Angket DPR terhadap KPK Masinton Pasaribu terkait isu soal adanya kubu-kubuan di penyidik KPK.
Namun, Aris menolak friksi tersebut kemudian disebut terjadi kubu-kubuan dalam penyidik KPK. "Saya tidak ingin mengatakan itu geng tapi memang ada kesulitan tertentu yang saya alami terkait dengan pelaksanaan tugas saya disana dan kelihatannya ini akan mengganggu kinerja KPK," ujar Aris saat hadir dalam rapat dengan Pansus Angket DPR terhadap KPK di Ruangan Rapat Pansus, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (29/8).
Ia juga enggan mengungkap detail kesulitan yang ia maksud tersebut. Aris yang kehadirannya ke Pansus Angket tanpa seizin pimpinan KPK juga tidak gamblang menjelaskan pihak yang membuat dia kesulitan dalam menjalankan tugasnya sebagai Direktur Penyidikan KPK tersebut.
"Bukan geng tetapi memang ada salah satu penyidik menjelaskan diperkirakan akan ada masalah sejak diangkat penyidik internal, ini friksi terkait posisi. Saya ingin menata itu tetapi saya mengalami kesulitan tertentu yang apa ya," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika