REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Wali Kota Padang, Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah mengharapkan Pemerintah Pusat bersikap tegas terkait peristiwa kekerasan yang dialami warga Rohingya, Myanmar. Sebab, kejadian yang menimpa Rohingya sudah masuk kejahatan kemanusiaan.

"Ini sudah termasuk kejahatan kemanusiaan, sudah seharusnya Indonesia berkoordinasi dengan negara ASEAN lain menangani permasalahan tersebut," ujarnya di Padang, Sabtu (2/9).

Menurutnya, hal yang perlu dilakukan oleh Indonesia yakni memberikan bantuan baik materi maupun nonmateri kepada korban kejahatan. Indonesia bisa mengajak negara lain seperti Malaysia, Singapura atau Thailand bersatu untuk mengecam tindakan pemerintah Myanmar tersebut.

Mahyeldi mengatakan, pemerintah tak boleh ragu karena apa yang dilakukan di Myanmar telah merusak perdamaian dunia dan tidak berperikemanusiaan. Seharusnya pemerintah segera berperan dalam mendamaikan dunia agar nilai yang terkandung dalam UUD 1945 terwujudkan.

"Sudah sebaiknya ada lembaga khusus bentukan pemerintah untuk menampung hasil donasi bagi korban perang dan penindasan," katanya.

Seperti di Rohingya atau Palestina, dana yang terkumpul disalurkan kepada korban yang membutuhkan. Dalam hal ini, kata Mahyeldi, pihaknya akan serius untuk memberikan bantuan kepada korban di Rohingnya. Bahkan, sebagian infak yang dikumpulkan pada Idul Adha diberikan kepada pengungsi Rohingya yang mayoritas beragama Islam.

Akan tetapi, pihaknya siap menyalurkan kepada lembaga pemerintah bila instansi itu fokus dalam penanganan konflik di Myanmar tersebut. "Ini bukan masalah agama apa, namun lebih pada perdamaian dan keselamatan semua umat, harus segera ada tindakan tegas," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika