REPUBLIKA.CO.ID, MELBOURNE -- Australia dan Timor Leste telah mencapai kesepakatan mengenai perbatasan maritim, mengakhiri perselisihan satu dasawarsa antara kedua negara yang telah menghentikan proyek gas lepas pantai senilai 40 miliar dolar AS.
Pengadilan Arbitrasi tetap yang berkedudukan di Den Haag mengumumkan dua negara bertetangga itu telah mencapai kesepakatan mengenai bagian-bagian pokok dari batas-batas maritim di antara negara-negara itu di Laut Timor, namun rinciannya masih akan dirahasiakan sampai proses kesepakatan tersebut selesai.
Proses penyelesaian sengketa dimulai pada tahun lalu dan perundingan, yang ditengahi oleh Denmark, menghasilkan kesepakatan pada 30 Agustus. Kedua negara itu sepakat membentuk sebuah rezim khusus untuk ladang gas Greater Sunrise, membuka jalan bagi pengembangannya dan pembagian hasil pendapatan, kata pengadilan tersebut dalam pernyataan.
"Sampai semua masalah teratasi, rincian kesepakatan atas kedua pihak akan tetap dirahasiakan," kata pernyataan tersebut, Sabtu (2/9).
"Walau demikian, kedua pihak setuju bahwa kesepakatan yang dicapai pada 30 Agustus 2017, menandai sebuah tonggak penting bagi terjalinnya hubungan antara mereka dan dalam persahabatan bersejarah antara masyarakat Timor-Leste dan Australia," tambahnya.
Pemimpin utusan Timor Leste, kepala perunding dan mantan Presiden Xanana Gusmão, memuji kesepakatan tersebut sebagai peristiwa bersejarah yang menandai dimulainya era baru dalam persahabatan Timor-Leste dengan Australia.
"Saya berterima kasih kepada komisi atas tekad dan kemampuannya dalam membawa kedua pihak bersama-sama, melalui proses yang panjang dan terkadang sulit, untuk membantu mewujudkan impian kami akan kedaulatan penuh dan akhirnya menyelesaikan batas-batas maritim kami dengan Australia," kata Gusmão.
Timor Leste, negara bekas jajahan Portugis, tengah berjuang untuk mengembangkan diri sebagai negara merdeka sejak memisahkan diri dari Indonesia pada 1999. Cadangan gas, yang pernah diakui oleh Australia, merupakan kunci masa depan ekonominya.
Perselisihan politik yang berlangsung lama telah menyebabkan pemilik ladang gas Greater Sunrise, Woodside Petroleum, Conoco Phillips, Royal Dutch Shell dan Osaka Gas Jepang, menghentikan proyek tersebut. Ladang itu diperkirakan menyimpan sumber daya gas sebesar 5,1 triliun kaki kubik (144 miliar meter kubik) dan 226 juta barel kondensat, yang ditaksir bernilai 40 miliar dolar AS.
Batas maritim yang ada saat ini selaras dengan landas benua Australia, namun Timor Leste telah lama berpendapat bahwa perbatasan tersebut seharusnya berada di tengah wilayahnya dan Australia, menempatkan sebagian besar ladang gas Greater Sunrise di bawah kendalinya.
Australia sebelumnya menolak untuk melakukan perundingan ulang terkait perbatasan, namun di bawah tekanan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, akhirnya mereka sepakat untuk melakukan perundingan dengan Timor Leste.
Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop mengatakan bahwa tercapainya kesepakatan tersebut merupakan "peristiwa bersejarah" dalam hubungan antara Timor-Leste dan Australia.
"Kesepakatan ini, yang mendukung kepentingan nasional kedua negara kita, semakin memperkuat hubungan jangka panjang dan mendalam antara pemerintah dan rakyat kita," kata Bishop.
Australia pada awal tahun ini sepakat untuk mengizinkan Timor Leste mengakhiri perjanjian pembagian pendapatan minyak antara kedua negara, sementara perjanjian sebelumnya yang mengatur produksi tetap berlaku.
Timor Leste mencabut proses hukum yang diajukannya dalam beberapa tahun belakangan melawan Australia yang menantang keabsahan Perjanjian Pengaturan Maritim di Laut Timor, untuk memajukan proses perdamaian, menurut sebuah pernyataan bersama pada Januari.
Setelah mencapai kesepakatan, kedua negara akan melakukan pertemuan lagi dengan komisi tersebut untuk menyelesaikan perundingan pada Oktober.
Ikuti Whatsapp Channel Republika