REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum DPP PPP Romahurmuziy meminta Pemerintah Indonesia untuk mengusulkan penempatan tentara perdamaian di Rakhine State, Myanmar. Hal tersebut terkait semakin meningkatnya krisis kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya.
"Jadi pemerintah sebaiknya segera menyampaikan perlunya penempatan tentara perdamaian di Rakhine State, Myanmar," kata Romahurmuziy dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (4/9).
Hal itu dikatakannya karena kekerasan yang dialami etnis Rohingya berlangsung sejak dua pekan terakhir ini bukan baru terjadi namun dalam kurun waktu puluhan tahun sejak tahun 1962. Menurutnya, perlakuan itu terjadi karena adanya pembiaran yang dilakukan negara terhadap tindakan warga maupun ekstrimis-ekstrimis di lingkungan warganya terhadap etnis Rohingya.
"Karena itu mau tidak mau kita katakan bahwa persoalan di Rakhine state di Rohingya ini bukan hanya sekadar persoalan perebutan sumber daya, tapi ini soal kebencian berbasis agama," ujarnya.
Romi mengutip keterangan pencari fakta Myanmar yang dibuat oleh Cofie Anan bahwa Pemerintah Myanmar mendiamkan terjadinya genoside, menghilangkan paksa, tidak adanya perlindungan sipil. Bahkan menurutnya, bisa dikatakan pembantaian yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan oleh sejumlah ekstrimis di Myanmar terhadap etnis Rohingya yang diduga kuat mendapatkan perlindungan dari aparatur negara.
"Karena itu tidak ada istilah lain kecuali pemerintah Myanmar telah membiarkan terjadinya genocide yang telah berlangsung beberapa puluh tahun dibiarkan berkelanjutan. Kami kutuk sebagai sebuah tindakan anti-kemanusiaan dan anti-perdamaian," katanya.
Dia juga mengingatkan bahwa apa yang terjadi di Myanmar meskipun itu berbasis kebencian sektarian, tidak pada tempatnya untuk dibawa ke Indonesia. Romi mengimbau kepada seluruh pihak di Indonesia agar tidak membawa kebencian sektarian tersebut dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan sentimen sektarian yang ada di Indonesia.
"Indonesia harus mempertahankan sikapnya yang telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir dalam upaya mengakhiri krisis kemanusiaan di Rakhine State," ujarnya.
Sikap pemerintah Indonesia itu menurut dia karena masih bisa diterima dengan mudah untuk masuk ke wilayah Rohingya, karena beberapa negara yang cukup kencang dalam menyuarakan krisis kemanusiaan itu tidak memiliki aspek secara diplomatik ke Rohingya, termasuk Turki.
Romi menilai kalau kita melakukan langkah-langkah drastis, maka kita akan kesulitan mendapatkan akses masuk ke Rohingya dan Myanmar secara diplomatis.
Ikuti Whatsapp Channel Republika