REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Sejak Juni sampai saat ini sekitar 725 ribu ton gula produksi petani tebu rakyat Indonesia masih belum terjual. Padahal produksi gula hanya panen setahun sekali, sehingga sampai saat ini petani gula tidak mempunyai uang sama sekali.

"Karena gulanya belum bisa terjual," kata Ketua Litbang APTRi (Asosiasi Petani Tebu RakyatIndonesia) Ari Wachid) di sela-sela acara Focus Group Discussion Penguatan Pabrik Gula Berbasis Tebu dalam Perlindungan Konsumen dan Peningkatan Kesejahteraan petani, yang diselenggarakan Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) bekerja sama dengan Lembaga Pendidikan Perkebunan (LPP), di ruang pertemuan LPP, Sabtu (9/9).

"Untuk membayar tenaga yang sudah menebang tebu dan biaya transportasi terpaksa kami pinjam bank atas nama koperasi," tuturnya. Karena itu, sambil menunggu permasalahan PPn dan SNI, ia berharap Bulog membeli gula Rp 5.000 per kilogram. Mengingat pihaknya harus membayar bunga bank.

Penyebab tidak bisanya gula ada berbagai hal. Antara lain adanya permasalahan PPN yang dibebankan ke petani dan baru akan dihapus per 16 September, dan tidak terpenuhinya Standar Nasional Indonesia (SNI). "Bulog katanya mau membeli gula petani tetapi sampai sekarang belum bisa karena karena menunggu aturan dari Mentri BUMN. Padahal sudah keluar surat dari Menteri Keuangan," tutur Ari.

Dia heran meskipun gula petani tidak bisa keluar, tetapi gula di masyarakat masih ada. Ia mengungkapkan saat ini banyak gula rafinasi yang beredar. Gula rafinasi yang bahan bakunya diimpor dan tahun ini saja yang sudah dirilis 1,5 juta ton. Sementara kebutuhan gula di Indonesia sekitar 2,5 juta ton per tahun.

Lebih lanjut ia mengatakan kalau sampai 10 November gula petani belum terjual para petani tebu rakyat akan melakukan demo besar-besaran ke Jakarta. Karena hal itu akan berakibat pada musim panen tebu 2018 akan hancur.

Hal senada juga disampaikan Pelaksana ugas Direktur P3GI Aang Munawar bahwa akibat tidak bisa dijualnya gula siap edar berdampak terhadap penghasilan petani tebu dan tentu berdampak buruk bagi persiapan dan perawatan tanaman tebu untuk musim giling tahun 2018. Karena itu P3GI akan mendorong  kebijakan pemerintah yang lebih berpihak pada industri gula berbasis tebu untuk peningkatan kesejahteraan petani.

Sementara itu Kepala Subdit Tebu dan Pemanis Lain Direktorat Perkebunan Kementerian Pertanian Gede Wirasuta mengatakan sejak 2002 hinga 2017 anggaran Pemerintah untuk on farm petani tebu sudah sekitar Rp 8,5 triliun. Namun produksi tidak optimal dan lahan pertanian tebu berkurang.

Karena itu rencananya, dia mengatakan pada 2018 pemerintah akan menganggarkan sekitar Rp 8,5 triliun untuk perluasan 55 ribu hektar tanaman tebu. Sedangkan pada 2018 dianggarkan sekitar Rp 300 miliar untuk 15 ribu hektar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika