REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto akhirnya menandatangani tiga beleid terkait Badan Pengelola Investasi Danantara, Senin (24/2/2025). Ketiga beleid itu adalah revisi UU BUMN, Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Danantara, serta Keputusan Presiden Nomor 30 tahun 2025 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pengurus Danantara Indonesia. 

Danantara adalah sebuah lembaga investasi milik pemerintah yang berada di bawah Presiden. Lembaga ini mengambil sejumlah BUMN besar dari tangan Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN, untuk dikelola dan menginvestasikan keuntungannya.

Pemerintahan Prabowo Subianto mencomot ide Danantara laiknya Temasek dari Singapura, maupun Khazanah Berhad dari Malaysia, yang sudah lebih dulu hadir. Di dua negara tersebut, lembaga pengelola investasinya berjalan moncer sehingga menambah pendapatan negara.

Pada November tahun lalu, Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong sempat berkomentar tentang Danantara di hadapan Republika dan sejumlah jurnalis yang diundang, Selasa (5/11/2024). Lawrence ketika itu ditanya apa tanggapannya terkait Danantara dan Temasek yang jadi contohnya.

"Kami bukan satu-satunya negara yang memiliki kerangka seperti itu. Banyak negara, setelah beberapa waktu memiliki perusahaan milik negara juga melakukan hal serupa," kata PM Wong.

Menurut dia, bagi pemerintah yang sudah membentuk perusahaan model serupa, mereka memang menemukan kerangka untuk memastikan bahwa badan usaha milik negara beroperasi secara komersial dan kemudian memiliki perusahaan induk atau memiliki kerangka untuk menempatkan mereka bersama.

"Ini berhasil bagi kami," kata PM Wong. Namun, ia mengingatkan, Singapura bukanlah satu-satunya negara yang berhasil mengambil model investasi seperti itu. Ia menegaskan banyak negara di Timur Tengah, di Asia, memiliki hal serupa.

Ikuti Whatsapp Channel Republika