REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Departemen Politik dan Hubungan Internasional Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes, mengatakan sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam melakukan reshuffle kabinet terkesan sangat hati-hati. Perombakan kabinet sebaiknya tidak dilakukan pada tahun keempat pemerintahan.

Tahun ini, kata Arya, merupakan tahun ketiga pemerintahan Jokowi. Jika ingin merombak kabinet, Presiden sebaiknya melakukan pada tahun ini. "Tetapi bisa dilihat pada tahun ketiga ini Presiden akan sangat berhati-hati untuk melakukan reshuffle, utamanya yang menyasar kepada menteri-menteri dari parpol," ungkap Arya dalam jumpa pers Tiga Tahun Kinerja Jokowi di Kantor CSIS, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (12/9).

Jika tidak berhati-hati, perombakan bisa menjadi bumerang bagi pemerintahan saat ini. Sebab, kata dia, jika terkena reshuffle, ada kemungkinan pihak parpol tertentu akan mengungkapkan kesalahan pemerintahan kepada publik.

"Parpol-parpol tertentu akan mendapatkan 'angin' jika ada kesalahan yang dilakukan pemerintah. Pertimbangan lainnya adalah Presiden tidak ingin terlihat ditekan oleh parpol terkait reshuffle. Di sisi lain, Presiden juga terlihat mengharapkan dukungan besar dari parlemen, sehingga masih bersabar dalam menyikapi perbedaan sikap parpol," jelasnya.

Meski demikian, Arya berpendapat jika reshuffle pada tahun ketiga pemerintahan paling layak dilakukan. Sebab, perombakan kabinet pada tahun keempat sangat berisiko mengganggu kinerja menteri.

Tahun keempat pun dekat dengan pelaksanaan Pemilu 2019 sehingga kinerja pemerintah dikhawatirkan tidak maksimal. Karena itu, dia menyarankan jika reshuffle dilakukan pada tahun ketiga dengan syarat tidak berdasarkan pertimbangan politis.

"Sebaiknya, jika terjadi, perombakan kabinet dilakukan berdasarkan pertimbangan kinerja menteri. Kedua, pemerintah harus hati-hati mempertimbangkan agar perombakan tidak berdampak kepada ekonomi," tambah Arya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika