REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi meminta DPP Golkar untuk mengusut tuntas kasus beredarnya Surat Keputusan (SK) bodong tentang pengusungan salah satu bakal calon gubernur pada Pilgub Jabar 2018 karena mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap Golkar.

"Nah ini kan menyangkut kelembagaan Partai Golkar, kredibilitas Partai Golkar di mata publik," kata Dedi usai menggelar pertemuan dengan kader di Kantor DPD Partai Golkar Jabar, Kota Bandung, Selasa (26/9).

Dedi menuturkan, penyebaran SK pengusungan calon gubernur bodong itu telah membuat heboh masyarakat sehingga harus segera ada penyelesaian untuk memberikan kepastian bagi masyarakat. Tuntutan mengusut tuntas SK bodong itu, kata dia, bukan hanya kehendak pribadi tetapi lembaga, khususnya di DPD Golkar Jabar.

"Penuntasan SK bodong bukan kehendak personal, tapi kehendak institusional," katanya.